PBB Serukan Setop Ekspor Bahan Bakar Jet ke Myanmar

JENEWA - Badan hak asasi manusia terkemuka PBB pada Kamis (4/4) menyetujui langkah-langkah yang bertujuan untuk memberikan tekanan pada Myanmar dan Iran, yang dituduh menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya.

Dewan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 47 negara anggota, didukung oleh konsensus, sebuah langkah yang menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk menghindari ekspor atau penjualan bahan bakar jet ke Myanmar jika mereka yakin junta militer yang berkuasa menggunakan bahan bakar tersebut untuk melanggar hak asasi manusia di wilayah tenggara yang dilanda perang. negara Asia.

Mereka juga mendesak penghentian transfer senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya secara ilegal ke Myanmar.

Seorang pakar independen yang ditugaskan oleh dewan tersebut bulan lalu memperingatkan, pemerintah militer Myanmar meningkatkan kekerasan terhadap warga sipil karena negara tersebut menghadapi kemunduran di medan perang melawan kelompok pro-demokrasi dan kelompok etnis bersenjata.

Militer merebut kekuasaan lebih dari tiga tahun lalu dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi yang memicu perlawanan tanpa kekerasan yang meluas dan ditanggapi dengan kekuatan mematikan. Penindasan tersebut melahirkan perlawanan bersenjata dan melibatkan negara dalam perang saudara.

Bahan Bakar Ilegal

Kelompok advokasi Amnesty International telah berulang kali memperingatkan soal pengiriman bahan bakar ilegal ke Myanmar dan pada bulan Januari menunjuk pada data pengiriman yang menunjukkan upaya untuk menghindari sanksi dalam rantai pasokan bahan bakar penerbangan. Dikatakan, setidaknya tujuh pengiriman bahan bakar dikirim ke Myanmar tahun lalu, yang berhubungan langsung dengan unit penyimpanan di Vietnam.

Vietnam, yang saat ini memegang salah satu kursi di dewan tersebut, tidak menghalangi konsensus dewan tersebut.

"Ini adalah pesan penting dari badan hak asasi manusia utama PBB bahwa tindakan seperti biasa tidak dapat diterima ketika memasok bahan bakar jet kepada mereka yang menggunakan serangan udara untuk melakukan kejahatan perang," kata Iniyan Ilango, perwakilan Amnesty untuk PBB di Jenewa.

Dia mengatakan ini adalah "awal yang baik" tetapi Dewan Keamanan PBB harus memberlakukan penangguhan pengiriman bahan bakar penerbangan langsung dan tidak langsung ke Myanmar. Langkah seperti itu akan berdampak penting di lapangan karena akan membantu mencegah militer melanjutkan aksinya. serangan udaranya, "banyak di antaranya merupakan kejahatan perang."

Keputusan mengenai Myanmar diambil saat DK PBB menyelesaikan sesi pertamanya tahun ini, yang dimulai pada tanggal 26 Februari, dengan tindakan terhadap lebih dari 40 resolusi mengenai beragam isu seperti hak anak, lingkungan hidup dan hak asasi manusia, serta pencegahan kekerasan. genosida, dan situasi hak asasi manusia di dewan seperti Sudan, Belarus, dan Korea Utara.