Negara Asia Timur dan Pasifik Diminta Mereformasi Infrastruktur dan Pendidikan

JAKARTA - Bank Dunia merekomendasikan negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik untuk mereformasi infrastruktur dan sistem pendidikan guna merevitalisasi perekonomian di tengah gejolak ekonomi global.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, saat peluncuran laporan "East Asia and Pacific Economic Update Launch" yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (4/4), mengatakan negara berkembang yang dimaksud di Asia Timur dan Pasifik, di antaranya Indonesia, Kamboja, Tiongkok, Republik Demokratik Rakyat Laos (PDR), Malaysia, Mongolia, Myanmar, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, dan negara-negara Kepulauan Pasifik.

"Kebijakan yang berani untuk melepaskan persaingan, meningkatkan infrastruktur, dan mereformasi pendidikan dapat merevitalisasi perekonomian kawasan," kata Mattoo.

Dalam laporannya, Bank Dunia menemukan pendapatan per kapita di kawasan Asia Timur dan Pasifik menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.

Pertumbuhan di negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik, kecuali Tiongkok, diproyeksikan meningkat menjadi 4,6 persen tahun ini dari 4,4 persen pada tahun 2023.

Namun, prospek tersebut masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan, seperti perlambatan ekonomi global yang lebih rendah dari perkiraan, kenaikan suku bunga jangka panjang di negara-negara besar, meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi di seluruh dunia, dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik lebih didorong oleh investasi dibandingkan pertumbuhan produktivitas. Bank Dunia merekomendasikan negara-negara di kawasan itu untuk fokus pada upaya yang dapat mendorong peningkatan produktivitas.

Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri, seperti dikutip dari Antara, mengatakan salah satu tantangan yang membuat pertumbuhan Indonesia relatif bertahan di level 5 persen adalah tingkat produktivitas terbilang masih rendah.

Dia berpendapat salah satu kebijakan yang perlu diambil pemerintah Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7 persen adalah mendorong produktivitas melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Keuangan sendiri dalam mewujudkan komitmen membangun fondasi kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan reformasi lainnya menganggarkan dana pendidikan sebesar 660,8 triliun rupiah dan anggaran kesehatan sebesar 187,5 triliun rupiah pada APBN 2024, sedangkan anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar 422,7 triliun rupiah.

Tingkatkan Konektivitas

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (U,I) Teuku Riefky, mengatakan sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi maka produktivitas dan kualitas SDM serta infrastruktur menjadi penting.

"Sistem pendidikan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang dan kedua infrastruktur bisa meningkatkan konektivitas," katanya.

Selanjutnya, pertumbuhan mobilitas ekonomi antara satu daerah dan daerah lain bisa teramplifikasi.

"Ini penting terus didorong di Asia Pasifik yang infrastrukturnya relatif masih tertinggal," ungkap Riefky.