Pemerintah Biden Desak Kongres AS Setujui Penjualan Jet F-15 ke Israel

MOSKWA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak Kongres untuk menyetujui penjualan sejumlah jet tempur F-15 ke Israel senilai 18 miliar dollar AS atau 285,87 triliun rupiah. Demikian laporan New York Times seperti dilansir oleh Sputnik.

Dengan mengutip sumber-sumber di pemerintahan, surat kabar itu melaporkan bahwa Gedung Putih menolak seruan untuk mengekang penjualan senjata ke Israel, menyusul agresi militernya di Jalur Gaza.

Departemen Luar Negeri AS belum lama ini mengirim pemberitahuan tidak resmi kepada dua komite kongres yang mendesak mereka untuk membuat pertimbangan legislatif atas penjualan jet tempur itu.

Seperti dikutip dari Antara, kontrak AS dengan Israel diperkirakan juga mencakup amunisi, latihan pilot, dan bantuan lainnya. Perlu waktu sedikitnya lima tahun bagi Israel untuk menerima jet-jet tempur itu, menurut sejumlah pejabat AS.

Menurut New York Times, para pejabat Israel mengatakan Tel Aviv akan segera melakukan pendekatan ke Washington tentang pesanan baru jet tempur F-35.

Sebelumnya pekan ini, Politico melaporkan bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk memasok jet tempur dan rudal ke Israel dalam beberapa tahun ke depan.

Rudal Canggih

Israel bisa mendapatkan 50 kendaraan, 30 rudal jarak menengah canggih AIM-120 dan berbagai komponen yang bisa mengubah bom menjadi amunisi yang dapat dikendalikan secara tepat.

Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke Israel dari Gaza dan menerobos perbatasan. Serangan itu menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 240 orang lainnya.

Israel lalu membalas dengan serangan habis-habisan, memblokade penuh Gaza, melancarkan serangan darat di dalam wilayah kantong Palestina itu untuk menumpas pejuang Hamas dan membebaskan sandera.

AS akan terus mendesak Israel untuk melindungi pekerja bantuan kemanusiaan, kata Departemen Pertahanan AS, yang juga dikenal sebagai Pentagon, Selasa (2/4).

"Kami akan terus mendesak mereka untuk melindungi warga Palestina yang tidak bersalah, untuk melindungi pekerja bantuan kemanusiaan, dan hal itu datang dari tingkat tertinggi pemerintahan," kata juru bicara, Sabrina Singh, kepada wartawan.