Kementerian PUPR Selesaikan 13 PSN di 2023

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 2023 untuk memperkuat infrastruktur nasional.

"Pada 2023 sebanyak 13 PSN telah selesai, yaitu enam proyek bendungan, empat proyek jalan tol, satu proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), satu proyek rumah susun (rusun), dan satu proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," ujar Basuki Hadimuljono dalam rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, enam proyek bendungan tersebut meliputi Bendungan Lolak (Sulawesi Utara), Bendungan Tiu Suntuk (Nusa Tenggara Barat), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Cipanas (Jawa Barat), Bendungan Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), serta Bendungan Ameroro (Sulawesi Tenggara).

Selanjutnya, proyek jalan tol yang telah selesai tahun lalu itu adalah Jalan Tol Cibitung - Cilincing, Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan, Jalan Tol Serpong - Cinere, dan Jalan Tol Cinere - Jagorawi.

Sementara itu, proyek SPAM, rusun, dan BSPS yang sudah rampung pengerjaannya tersebut yakni SPAM Semarang Barat, Rusun Lanud Halim Perdana Kusuma, serta BSPS untuk mendukung Asean Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo.

Basuki mengatakan bahwa selama 2023 pihaknya juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di berbagai daerah terdampak, salah satunya di Sigi, Tondo, serta Talise, Sulawesi Tengah, dan Cianjur, Jawa Barat, dengan total anggaran sebesar Rp3,25 triliun.

Selain itu, Kementerian PUPR telah menangani 2.873 kilometer (km) jalan dan 2,7 km jembatan dengan total biaya sebesar Rp14,6 triliun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

Ia mengatakan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk menangani jalan non-nasional yang rusak, meningkatkan konektivitas jalan daerah dengan jalan nasional dan jalan tol, membuka akses suatu wilayah dari isolasi, serta mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Inpres ini nanti kita lanjutkan pada 2024, sekarang sedang dalam penelaahan dengan Kementerian Keuangan untuk penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," ucap Basuki.