Filipina Akan Tingkatkan Keamanan Maritim

MANILA - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, telah menyerukan agar pemerintahannya untuk memperkuat koordinasi keamanan maritim untuk menghadapi serangkaian tantangan serius terhadap integritas wilayah dan perdamaian, seiring dengan meningkatnya perselisihan dengan Tiongkok.

Perintah tersebut, yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret dan dipublikasikan pada Minggu (31/3), tidak menyebut Tiongkok namun dikeluarkan mengikuti serangkaian konfrontasi maritim bilateral dan saling tuding mengenai wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

"Meskipun ada upaya untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah maritim kita, Filipina terus menghadapi serangkaian tantangan serius yang mengancam integritas wilayah, dan juga keberadaan damai warga Filipina," kata Presiden Marcos Jr dalam perintah tersebut.

Sebelumnya pada 28 Maret lalu, Presiden Marcos Jr telah berjanji untuk menerapkan tindakan balasan terhadap serangan ilegal, koersif, agresif dan berbahaya yang dilakukan oleh penjaga pantai Tiongkok.

Perintah Presiden Marcos Jr juga memperluas dan mengatur ulang dewan maritim pemerintah, menambahkan penasihat keamanan nasional, jaksa agung, kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional, dan satuan tugas LTS.

Perintah tersebut tampaknya memperluas peran militer dengan memasukkan Angkatan Bersenjata Filipina, bukan hanya angkatan laut, di antara lembaga-lembaga yang mendukung dewan tersebut.

Dewan Maritim Nasional yang berganti nama akan menjadi badan pusat yang merumuskan strategi guna memastikan kerangka kerja yang terpadu, terkoordinasi dan efektif untuk keamanan maritim dan kesadaran domain Filipina.

Marcos menambah jumlah lembaga yang mendukung dewan tersebut menjadi 13 dari sembilan, termasuk badan antariksa dan Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina.

Peringati Korsel

Sementara itu kantor berita Xinhua pada Sabtu (30/3) melaporkan bahwa Tiongkok telah meminta Korea Selatan (Korsel) untuk berhati-hati dalam menanggapi masalah LTS. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian.

Lin menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers rutin pada Kamis (28/3) lalu, ketika merespons pertanyaan media tentang komentar jubir Kemenlu Korsel yang dinilai bias dan tidak faktual mengenai masalah LTS selama beberapa hari terakhir.

"Tiongkok menyesalkan hal ini dan telah mengajukan protes ke Korsel," kata Lin, seraya menambahkan bahwa Korsel bukan pihak yang terlibat dalam masalah LTS dan apa yang telah dilakukan Korsel akhir-akhir ini tidak memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di LTS, apalagi untuk hubungan Tiongkok-Korsel.

Pada Selasa (26/3) lalu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) menyatakan keprihatinan besar atas penggunaan meriam air yang dilakukan Tiongkok baru-baru ini terhadap kapal-kapal Filipina.

Kementerian itu lalu menyatakan bahwa tindakan ini telah meningkatkan ketegangan di LTS yang merupakan rute navigasi internasional utama yang digunakan oleh semua negara, termasuk Korea, telah melemahkan upaya menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, dan tatanan maritim berbasis aturan. ST/AFP/I-1