Dedieselisasi di Daerah Dipacu

JAKARTA - Pemerintah mendorong dedieselisasi di daerah daerah dengan meningkatkan penggunaan pembangkit yang bersumber dari energi hijau. Terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelesaikan pembangunan dan revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) berkapasitas 1 megawatt (MW) di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengungkapkan selesainya revitalisasi PLTM tersebut merupakan salah satu program dedieselisasi yang akan menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga PLTD yang selama ini beroperasi di Distrik Oksibil.

"PLTM tersebut akan menjadikan listrik yang mengalir di Oksibil 100 persen memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) selama 24/7 (nonstop), menggantikan PLTD yang selama ini menjadi penghasil listrik disana," ungkapnya di Jakarta, Rabu (27/3).

Agus mengatakan pembangunan PLTM Oksibil 1 MW menggunakan mekanisme kontrak tahun jamak dan selesai pada 2020. Namun, masih terdapat kendala dalam pengoperasian PLTM karena pembangunan jaringan evakuasi daya yang harus dibangun oleh Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang belum terlaksana.

Kemudian pada 2023, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM melakukan revitalisasi PLTM Oksibil untuk mengoptimalkan kinerja dari PLTM. Revitalisasi tersebut sekarang selesai dan PLTM dapat berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik.

"Secara paralel dengan revitalisasi PTLM, PT PLN (Persero) juga telah menyelesaikan pembangunan Jaringan Distribusi Tegangan Menengah (JTM) dari lokasi PLTM ke Oksibil sepanjang 18,5 kms dan telah dilakukan uji coba untuk mengalirkan daya listrik PLTM ke jaringan tersebut," tuturnya.

Dengan pemanfaatan PLTM tersebut, lanjutnya, akan menghasilkan penghematan yang sangat besar bagi pemda setempat, karena terjadi penghematan penggunaan BBM yang digunakan untuk operasional PLTD sebesar 49,14 juta rupiah per hari atau mencapai 1,4 miliar rupiah per bulan. Langkah selanjutnya hanyalah tinggal melakukan serah terima operasi kelistrikan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada PT PLN (Persero).

Pemanasan Global

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pemanasan global mengalami percepatan dan kenaikan temperatur 1,5 derajat bisa terjadi lebih cepat.

"Ini bisa membuat negara negara di dunia gagal memenuhi target yang disepakati dalam Paris Agreement untuk mencegah kenaikan temperatur di bawah 2 derajat, dan berusaha mencapai 1,5 derajat," tegas Fabby secara terpisah.

Menurutnya, pemerintah saat ini harus membatasi dan menurunkan konsumsi energi fosil, khususnya sebelum 2030. "Kemudian meningkatkan tiga kali kapasitas energi terbarukan dan menggandakan laju efisiensi energi hingga 2030," tegas Fabby.

Untuk Indonesia, dirinya mendorong pensiun dini pembangkit listrik tenaga fosil sebelum 2030, penurunan intensitas emisi kelistrikan dan akselerasi energi terbarukan hingga 40-45 persen dari bauran energi di 2030 akan membuat Indonesia berada pada jalur yang sesuai dengan Paris Agreement.