Muhammadiyah Minta Masyarakat Tidak Ditarik dalam Konflik Politik

JAKARTA - PP Muhammadiyah meminta elite politik tidak menarik masyarakat dalam konflik politik yang tengah terjadi setelah pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres).

"Elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, kemarin.

Abdul menyoroti fenomena hak angket atas dugaan kecurangan saat pemilu yang sedang bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menurut dia, hak angket ini merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh anggota legislatif dan sah secara undang-undang. Meski demikian, dia berharap hak angket ini jangan dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dengan kontra akan hasil pemilu. "Masyarakat tidak seharusnya risau dengan dinamika politik di DPR," tuturnya.

Dengan tidak digunakkannya hak angket sebagai pemicu konflik, dia yakin kondisi masyarakat akan kembali kondusif dan tenteram, bahkan setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah dinilai turut berperan membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas masyarakat saat dan setelah pemilu. "PP Muhammadiyah ini adalah organisasi kemasyarakatan yang bernapaskan Islam dan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto saat mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Menurut Hadi, organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah memiliki pengaruh banyak bagi masyarakat, terutama yang beragama Islam.

Pengaruh itu, lanjut Hadi, bisa untuk menyampaikan narasi perdamaian saat masa pemilihan umum. Hal tersebut dapat berpengaruh dalam memperkecil konflik antarpendukung peserta Pemilu. "Sebelum pemilu juga peran PP Muhammadiyah dalam menjaga kondisi aman dan damai itu terus berlangsung dan seperti itu saja sudah sangat mendukung situasi damai," kata Hadi.

Stabilitas Nasional

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengemukakan situasi kondusif usai pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 sangat penting bagi stabilitas nasional.

"Saya sepakat bahwa situasi kondusif pascasuatu peristiwa yang namanya pemilu itu memang isu yang sangat penting. Alhamdulillah kita sudah bincang-bincang di dalam, menurut penilaian kami, alhamdulillah ya menurut saya cukup kondusif," kata Hetifah dalam diskusi yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (7/3).

Hetifah yang menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Jaga Stabilitas Keamanan Nasional Pascapilpres" yang digelar di Kompleks Parlemen itu menilai bahwa situasi kondusif pasca-Pemilu 2024 penting karena menjadi basis stabilitas.

"Karena memang bagi negara yang demokratis seperti Indonesia, situasi kondusif itu mengapa penting? Karena menjadi basis lingkungan yang aman dan stabil pada saat penghitungan suara, pada saat nanti hasil pemilu diumumkan, itu tidak terjadi konflik sosial, itu sesuatu yang sangat penting bagi stabilitas, termasuk ekonomi," ujarnya.