Pinjol Ilegal Masih Marak, Legislator Minta OJK Lanjutkan Moratorium

Doc: dpr.go.id

Ket. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin saat mengikuti pertemuan Komisi XI DPR RI dengan otoritas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan OJK, di Batam, Kepri.

BATAM - Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal masih menghantui sebagian masyarakat di daerah. Komisi XI DPR RI menyerukan moratorium terus berlanjut.

Dalam pertemuan Komisi XI DPR RI dengan otoritas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan OJK di Batam, Kepulauan Riau, isu pinjol masih menjadi perbincangan menarik dan dominan. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin berharap OJK terus melanjutkan moratorium Pinjol karena dinilai masih meresahkan masyarakat.

Pada saat yang sama, regulasi pinjol mesti diperketat sambil mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan. "Ternyata kabar baiknya adalah moratorium pinjol itu akan terus dilanjutkan. Infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengaturannya masih dipersiapkan oleh OJK sendiri," kata Puteri seperti disiarkan laman resmi DPR RI. Minggu (3/3).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, menjelang Ramadan dan lebaran, masyarakat masih banyak yang mengakses pinjaman lewat pinjol untuk memenuhi kebutuhannya. Puteri berharap fenomena Pinjol tak lagi menelan korban jiwa, seperti terjadi di dapilnya, Jabar VII (Bekasi, Depok).

"Kita sangat berharap menyambut bulan puasa dan Lebaran ini tidak ada korban pinjol yang bergelimpangan lagi. Khususnya di daerah pemilihan saya di Jawa Barat, Pinjol itu sudah memakan korban jiwa. Ada yang sampai bunuh diri karena ditagih," ungkap Puteri.