Pemerintahan Baru Diharapkan Tetap Fokus Kembangkan Maritim

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) minta transisi Permerintahan yang akan datang berjalan lancar, dan berharap agar pemimimpin terpilih tetap fokus pada pengembangan maritim di Tanah Air.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto di sela-sela pengukuhan pengurus INSA masa bakti 2023-2028 di Jakarta. Menurutnya siapapun kelak yang akan memimpin bangsa ini, harus mampu memberikan kepastian usaha dengan penerapan kebijakan ekonomi khususnya di sektor pelayaran dengan konsisten.

"Di tengah ketidakpastian dunia saat ini, maka kami sangat harap kebijakan-kebijakan di sektor pelayaran yang memang sudah terbukti berdampak positif jangan diubah-ubah, sehingga setidaknya pelaku usaha mendapatkan kepastian berusaha," kata Carmelita di Jakarta, Kamis (28/2) malam.

Menurutnya sudah ada kebijakan di sektor pelayaran nasional yang terbukti berdampak positif bagi tumbuh kembangnya industri ini, sehingga harus konsisten dipertahankan. Salah satu kebijakan itu adalah asas cabotage.

Sekretaris Umum DPP INSA, Darmansyah Tanamas mengatakan, presiden dan wakil presiden kelak diharapkan akan memberikan kebijakan yang bisa mengerek daya saing pelayaran nasional. Misalnya, menghapuskan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada jenis jenis kapal FSRU, FSO dan beberapa jenis kapal lainnya.

"Selain itu, INSA mengharapkan pemerintah kedepan bisa memberikan dukungan pendanaan untuk pengadaan kapal dengan suku bunga yang kompetitif dan tenor panjang. Pemerintah punya target biaya logistik kita 8 persen pada 2045 kelak. Maka pemerintah perlu mendorong agar pelayaran lebih berdaya saing, karena pelayaran adalah tulang punggung kegiatan logistik kita," katanya.

Menyangkut efisiensi logistik, kata

Darmansyah INSA berharap agar biaya kepelabuhanan juga bisa lebih efisien, dan di sisi lain perlu perbaikan fasilitas infrastruktur serta produktivitas pelabuhan.

Iklim Usaha

Carmelita juga menyoroti tentang pentingnya menjaga iklim usaha pelayaran nasional yang lebih sehat. Untuk itu, diharapkan perusahaan BUMN dapat menggandeng perusahaan pelayaran swasta nasional dalam proses kegiatan usahanya.

"BUMN sebagai agent development membangun negeri di lokasi yang belum feasible secara bisnis, namun ketika telah komersial maka sebaiknya dilepas kepada mekanisme pasar swasta nasional saja," katanya.