Pemberdayaan Masyarakat, Pelaku UMKM Harapkan Pendampingan dan Edukasi Ekspor

Jakarta - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan usahanya, salah satunya pengetahuan terkait ekspor.

Salah satu pelaku UMKM pada sektor kerajinan tangan, Nur Salim, mengatakan bahwa banyak pengusaha kecil yang tidak tahu cara mengekspor produk mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan dan edukasi yang lebih intensif terkait ekspor agar para pelaku UMKM dapat memasarkan produknya ke luar negeri.

"Teman-teman banyak yang tidak tahu. Teman-teman UMKM yang kecil butuh juga (edukasi), pasti kesulitan terkait perizinan dan lain-lain," ujar Nur Salim saat ditemui ANTARA di pameran Inacraft 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Rabu.

Edukasi bagi para pelaku UMKM juga dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan kualitas produk dan standar internasional yang dibutuhkan untuk ekspor.

"Edukasi bagi para pelaku UMKM itu penting. Banyak dari kami tidak tahu, terutama kualitas produk ekspor itu harus seperti apa, karena untuk ekspor kan mereka membutuhkan kualitas," kata dia menambahkan.

Ia lebih lanjut mengatakan akses kredit yang mudah juga menjadi kebutuhan penting bagi UMKM. Bunga kredit yang rendah dinilai sangat penting bagi UMKM yang masih merintis dan ingin mengembangkan usahanya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung UMKM apalagi kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61 persen, dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 97 persen dari total tenaga kerja nasional.

Namun, menurut data Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, kontribusi ekspor UMKM di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 16 persen pada 2022 dari total ekspor non migas.

Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM bisa menembus 17 persen pada 2024.

Menurut Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, salah satu strategi pemerintah untuk mengembangkan UMKM adalah dengan peningkatan akses pembiayaan.

Progres penyaluran kredit UMKM dari total kredit saat ini masih terbatas sekitar 21 persen, sehingga pemerintah mendorong peningkatan akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) yang menargetkan porsi kredit mencapai 30 persen pada 2024.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR pada tahun ini mencapai Rp300 triliun.

Untuk mendukung dan memfasilitasi UMKM, pemerintah juga telah memberikan afirmasi kebijakan melalui UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat kebijakan untuk mendukung dan memfasilitasi ekspor produk UMKM, melalui pemberian Insentif Kepabeanan bagi UMK berorientasi ekspor agar memberikan kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, serta memfasilitasi ekspornya.