Sekjen Kemendagri: Bappeda adalah Tangan Kanan Kepala Daerah dalam Pembangunan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah tangan kanan kepala daerah dalam pembangunan. Hal itu ditekankan Suhajar saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 yang berlangsung secara hybrid dari Vasa Hotel Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/2/2024).

"Bappeda adalah handling management, dia adalah tangan kanannya kepala daerah untuk merancang pembangunan. Kalau Anda salah merancang ya akan ada dosa turunan ke bawah, sampai pelaksanaannya salah, karena itu Bappeda adalah tangan kanan kepala daerah untuk meluruskan sebuah kegiatan," katanya.

Suhajar menegaskan, Bappeda merupakan lembaga yang paling strategis dalam perancangan pembangunan. Bappeda sebagai pihak pemegang dokumen perencanaan diharapkan mendahulukan program-program prioritas. Terutama untuk pengoptimalan penggunaan anggaran di tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Bapak Presiden menyampaikan pesan kepada kita bahwa hari ini adalah kita berada di tahun terakhir RPJMN 2020-2024, tahun terakhir, Bapak Presiden berpesan anggaran dioptimalkan, tuntaskan yang belum selesai," tambahnya.

Selain itu, Suhajar menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar daerah turut mendukung capaian visi Indonesia Emas 2045. Berkenaan dengan perencanaan, kepala daerah yang bekerja sama dengan Bappeda diharapkan memiliki konsep yang kuat. Oleh karena itu, kepada para Kepala Bappeda yang turut hadir dalam Rakortekrenbang 2024 ini, Suhajar mendorong agar melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Saya mencatat tadi sekitar 22 Kepala Bappeda yang hadir langsung. Ada 5 yang diwakilkan, nanti ada sekitar 10 atau 11 yang mungkin belum hadir. Mudah-mudahan bisa hadir di siang hari ini. Ini acaranya Bappeda, dan harus hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dari seluruh Indonesia," terangnya.

Dalam acara tersebut, bersama dengan perwakilan dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Suhajar turut memberikan santunan secara simbolis pada pihak keluarga dari para petugas ad hoc pemilu yang wafat. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS yang telah membantu para keluarga penerima manfaat.

"Saya punya pengalaman langsung, kita punya cleaning service itu kita ikutkan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah cleaning service itu di Kemendagri merangkap menjadi bilal di Kemendagri, dia meninggal saat azan, itu dalam bekerja dapatlah 300 juta lebih, beasiswa anaknya segala macam, seperti yang tadi ada yang 200 juta lebih," ujarnya.

Dia juga mengingatkan para pejabat publik agar menggunakan kuasanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bantuan ini menurutnya juga sejalan dengan janji pendiri negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi anak yatim piatu yang tidak berdaya.

"Nah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang Pak Menteri selalu sampaikan, kekuasaan yang Anda pegang tadi Anda arahkan ke mana, membantu orang miskin Anda akan mendapatkan pahala dan imbalan dari Allah SWT, tapi jika tidak melakukan hal seperti itu maka kemudaratan yang akan didapat," pungkas Suhajar.

(IKN/TSR)