Kebijakan Hilirisasi Dorong Realisasi Investasi di Indonesia
Rabu, 21 Feb 2024, 22:13 WIBJAKARTA - Kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong realisasi investasi di Tanah Air. Hal itu terlihat dari kontribusi kebijakan tersebut terhadap investasi langsung (direct investment) menyentuh angka 30 persen pada tahun 2023.
"Dari bahan baku menjadi bahan produk setengah jadi, ini ada peningkatan dari sisi investasi," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (21/2).
Seperti dikutip dari Antara, Faisal mengatakan sebelum diterapkannya kebijakan tersebut, investasi yang masuk ke Indonesia didominasi oleh sektor jasa, namun setelah program hilirisasi berjalan, pembangunan infrastruktur untuk menopang sektor pengolahan (manufaktur) terus berkembang secara signifikan.
Seperti halnya investasi dan pembangunan infrastruktur di industri pengolahan nikel yang menurutnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak kebijakan ini bergulir. "Khususnya di nikel, cukup lancar, cukup berkembang," katanya.
Lebih lanjut Faisal mengatakan, selain mendongkrak realisasi investasi, kebijakan hilirisasi juga dinilai mampu menambah devisa negara melalui peningkatan keuntungan ekspor.
Dari hasil catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, industri pengolahan memberikan keuntungan ekspor sebesar 186,98 miliar dollar AS atau menyumbang 0,95 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05 persen secara kumulatif.
"Harapannya adalah investasi meningkat lebih jauh lagi di manufaktur dan ekspor demikian," kata Faisal.
Di sisi lain CEO ASEAN International Advocacy and Consultancy (SAIAC), Shanti Shamdasani menyampaikan program hilirisasi sudah tepat diterapkan karena selain bisa meningkatkan investasi yang masuk, juga dapat memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha kecil.
Dia menyatakan bagi siapa pun yang terpilih di Pilpres 2024, program hilirisasi harus tetap dijalankan guna meningkatkan perekonomian Indonesia.
"Hilirisasi adalah sebuah aspek dari perkembangan ekonomi Indonesia yang harus diperhatikan oleh siapa pun yang duduk di pemerintahan," katanya.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Wamenaker: Teknisi Ponsel Harus Punya Kompetensi Sesuai Kebutuhan Industri.
-
Desak Made Sumbang Emas untuk Indonesia dari Panjat Tebing Asian Games 2026
-
Dari Kampus ke Kementan, Wamentan Baru Alim Setiawan Slamet Siap Bawa Riset ke Lahan Pertanian
-
Stop Ekspor Bahan Mentah! Pemerintah Bidik Produk Bernilai Tambah Tinggi
-
DPRD dan Pemprov Jatim Sahkan Perda Pelindungan Disabilitas
-
Rybakina Mundur dari Wuhan Open karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi
-
BPS: Harga Cabai Rawit Picu Inflasi di Gorontalo September 2026
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.