Kondisi El Nino 2023 Tunjukkan Emisi dari Karhutla Menurun 69,75 Persen Dibanding 2019

Adapun pengaruh fenomena regional terhadap bencana lokal yakni peningkatan suhu global akan meningkatkan frekuensi fenomena regional, peningkatan frekuensi fenomena regional yang berdampak pada peningkatan intensitas kejadian dan dampak bencana lokal, dan kejadian bencana hidrometeorologi kering (kekeringan, karhutla, pencairan es di Kutub), emisi CO2 akibat karhutla akan meningkatkan suhu global.

Disebutkan oleh Fajar, terdapat 6 wilayah provinsi prioritas kegiatan penanganan karhutla tahun 2023 yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Daerah lainnya adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, serta penanganan bencana kebakaran Gunung Arjuno dan Gunung Bromo, Jawa Timur.

Terkait dengan itu, kebijakan Kepala BNPB dalam penanganan darurat karhutla adalah :

1) Jangan biarkan api membesar, api sekecil apa pun dipadamkan

2) Lakukan pemantauan prediksi cuaca, titik panas

3) Lakukan identifikasi kebutuhan

4) Tingkatkan koordinasi pentahelix

5) Lakukan penegakan hukum

Dikemukakan pula, dukungan BNPB sebagai upaya antisipasi dan pengendalian bencana asap akibat karhutla Tahun 2024:

1) Melaksanakan rapat koordinasi rutin bersama Forkopimda di 6 provinsi prioritas terjadinya karhutla, yang di mana sudah dilaksanakan oleh BNPB melibatkan TNI dan Polri serta seluruh elemen yang ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten.

2) Memberikan dukungan logistik pemadaman karhutla dengan operasi darat berupa dukungan logistik dan peralatan pemadaman siap pakai dari BNPB yang digunakan sebagai anggara ataupun dana operasional, menggalakkan modifikasi cuaca

3) Memberikan dukungan pemadaman karhutla operasi udara berupa TMC, helikopter WB dan patroli udara.

Sedangkan perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Nyoman Sukasana mengatakan, sinergitas yang telah ada perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengendalian karhutla. Berdasarkan catatan dalam beberapa rapat koordinasi terkait karhutla, masih ada beberapa provinsi yang belum memiliki regulasi terkait pengendalian karhutla. Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat berperan menginisiasi dan memfasilitasi penyusunan regulasi terkait karhutla di provinsi-provinsi tersebut.