Wali Kota Tangsel: Bantuan pangan beras diberikan selama enam bulan

Doc: ANTARA/Irfan

Ket. Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga pada kegiatan penyerahan bantuan pangan berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP), bertempat di Tandon Ciater, Serpong Senin.

Tangerang -- Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengungkapkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 22.000 masyarakat akan diberikan selama enam bulan.

"Hari ini kurang lebih seribu orang yang akan menerima bantuan beras 10 kilogram. Tapi seluruh penerima bantuan ini nanti kurang lebih 22 ribu dan akan diberikan selama enam bulan berturut-turut," kata Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dalam kegiatan penyerahan bantuan pangan berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP), bertempat di Tandon Ciater, Serpong Senin.

Ia menambahkan bantuan ini juga bisa jadi pendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat pasca pandemi karena salah satu langkah menjaga konsumsi masyarakat.

Apalagi harga beras di pasaran saat ini tengah menguat. Sehingga langkah-langkah cepat harus dilakukan untuk menekan itu semua.

"Saat ini di pasaran harga beras kurang lebih Rp11 - Rp15 ribu. Saya sudah bekerja sama dengan daerah penghasil beras karena Tangsel bukan penghasil beras," kata dia.

Wali Kota juga mengatakan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di Tangerang Selatan diharapkan semakin naik dari sebelum COVID-19 diangka 7,2 persen dan sekarang sudah di angka lima persen.

"Caranya, salah satunya menjaga konsumsi, supaya menekan inflasi, menjaga stabilitas harga pangan. Oleh karena itu kegiatan ini sangat membantu dalam kaitan pertumbuhan ekonomi dan daya beli," katanya.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengatakan tujuan pemerintah memberikan bantuan beras karena saat ini harga beras mengalami kenaikan.

"Karena kita tahu harga beras di seluruh negara di dunia ini sekarang sedang naik, tidak hanya di Indonesia saja. Kenapa naik, karena ada perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen," kata Presiden.

Oleh karena itu bantuan beras ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat, dan akan diberikan secara bertahap selama enam bulan.

"Januari, Februari dapat lagi, Maret dapat lagi, siapa yang gak setuju, April dapat lagi, Mei dapat lagi, Juni dapat lagi, yang tidak setuju angkat tangan?," tanya Jokowi.

"Nanti setelah Juni kita lihat lagi APBN-nya, kalau mencukupi kita lanjutkan lagi," katanya.*