Polri Pastikan Pemilu 2024 Berlangsung Aman

JAKARTA - Kepolisian RI memastikan proses pemungutan suara pada Pemilu 2024 yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia berjalan aman dan terkendali.

"Sampai saat ini semua aman terkendali dan tentunya kami akan terus mengikuti sampai dengan rangkaian pencoblosan selesai, penghitungan dan setelahnya," kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo usai mengecek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (14/2).

Jenderal polisi bintang empat itu mengatakan pihaknya juga bersiaga mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi usai pemungutan suara dan penghitungan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sigit juga menyampaikan pengamanan hari pemungutan suara ini Polri juga dibantu oleh personel TNI. "Tentunya kami dibackup Pak Panglima, pasukan kami ditotal sekitar 260 ribu personel TNI Polri," katanya.

Personel-personel tersebut, lanjut dia, ada yang disiagakan di TPS, dan di posko komando yang sudah berdiri di sejumlah titik. Masing-masing memiliki tugas, personel di TPS berjaga dan personel yang di pos komando siaga.

"Apabila ada potensi gangguan kamtibmas jadi kami memastikan bahwa personel memahami tahapan-tahapan penggunaan kekuatan yang harus dilakukan," ujarnya.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menambahkan pihaknya mengerahkan 90 ribu prajurit Bantuan kendali operasi (BKO) di seluruh wilayah Indonesia untuk membantu Polri dalam mengamankan proses pemungutan suara hingga penghitungan.

"Kami sudah melakukan BKO 90 ribu prajurit di seluruh wilayah Indonesia, di Jakarta 10 ribu ada yang pengamanan ke TPA dan standby di pos," kata Agus.

Mantan Kasad itu menambahkan situasi pemungutan suara berjalan aman, meskipun ada beberapa daerah yang terkendala karena cuaca seperti di Demak dan wilayah yang terkena bencana. "Nanti akan dilaksanakan pencoblosan susulan, begitu juga di wilayah Tangerang juga akan dilakukan relokasi. Semoga pencoblosan pada hari ini lancar aman tentunya didukung masyarakat," kata Agus.

Tidak Puas

Dalam kesempatan itu, Kapolri mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024.

"Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit.

Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya.

Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara.

Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya.