Perluasan Jaringan Komuter di Jatim akan Bebas Perlintasan Sebidang

SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, baru-baru ini mengatakan, proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL), yaitu jaringan transportasi kereta yang masuk dalam Public Expose Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) atau Rencana Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan di wilayah Gerbangkertasusila Plus/GKS+ (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Kota Surabaya, Kota Mojokerto), tahun ini akan masuk pada tahap penandatanganan pembiayaan. Perjanjian penandatanganan pembiayaan tersebut pada tahap pertama mencapai lebih dari 3 triliun rupiah.

Emil menyampaikan bahwa salah satu keunggulan rencana proyek jangka panjang mobilitas perkotaan berkelanjutan itu adalah tidak akan mengganggu arus kendaraan di jalan umum karena kereta yang lewat telah bebas dari perlintasan sebidang.

"Setiap hari ada 1,6 juta perjalanan komuter bolak-balik dari dan ke Surabaya yang harus kita pikirkan masa depannya bagaimana," ujarnya usai pembahasan SUMP bersama seluruh pemangku kepentingan di Surabaya, Rabu (7/2).

"Peningkatan jaringan rel ini akan dibarengi underpass dan flyover supaya tidak bersimpangan sebidang. Karena macetnya akan luar biasa untuk kota sebesar Surabaya, di Jakarta sudah tidak ada, dan ini kita mulai step by step."

Emil menjelaskan, hingga saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa Surabaya masih menjadi magnet pergerakan bagi masyarakat di kota/kabupaten sekitarnya, dengan jumlah 10,5 juta perjalanan setiap hari dari Surabaya dan ke kota-kota di sekitarnya.

"Ini adalah sebuah rencana besar untuk merampungkan mobilitas warga Surabaya dan sekitarnya. Sehingga semua kita libatkan agar nantinya bersama-sama masyarakat menyepakati, tidak boleh hanya jadi rencana akademis saja melainkan harus jadi rencana yang disukai masyarakat," ungkapnya.

Untuk diketahui, SUMP sendiri merupakan tindak lanjut sebagai upaya pemenuhan target RPJMN 2020-2024 dalam pengembangan angkutan massal di enam kota metropolitan.

Dengan difasilitasi oleh Kementerian PPN Bappenas yang bekerjasama dengan Pemerintah Jerman (KfW), perencanaan ini telah didukung oleh Keputusan Gubernur No. 188/743/KPTS/013/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

Pemerintah Jerman melalui KfW Development Bank sendiri sebagai pihak yang mendanai dan menugaskan konsultan EGIS untuk saling bekerjasama dengan para kelompok kerja dan kelompok pengarah SUMP di Gerbangkertosusila, Tuban, Bojonegoro, dan Jombang.

Proses perencanaan SUMP telah berjalan selama empat belas bulan sejak Kick-Off pertama kali pada tanggal 15 November 2022 dan akan berakhir pada bulan April 2024.

Deputy Project Manager SUMP EGIS Titis Efrindu Bawono menyampaikan saat ini SUMP sudah memasuki proses rencana aksi yang berisi penjadwaln kegiatan pembangunan transportasi kemudian pengaturan kelembagaan metropolitan GKS+.

"Harapannya kedepan perencaan RPJMD dan RKPD dari level provinsi hingga Kab/Kota," ucapnya.

Dalam paparannya, ia mengatakan mobilitas GKS+ bertujuan untuk mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan kompetitif untuk merevolusikan perjalanan bagi semua dengan mobilitas yang lebih aman, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

"Skenarionya akan ada pengembangan konektivitas regional melalui integrasi angkutan umum maupun pengembangan jalan untuk konektivitas. Kemudian bagaimana kita mengatur pembatasan penggunaan kendaraan pribadi agar beralih ke transportasi publik dan peningkatan aksesibilitas menuju titik transit layanan angkutan umum," ucapnya.