Gaduh Tas Branded Ibu Negara, Presiden Korsel akan Buka Suara

SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol akan menjawab pertanyaan soal apakah Ibu Negara menerima tas desainer secara tidak pantas dalam sebuah wawancara TV. Upaya untuk membendung kemarahan publik atas insiden yang telah memukul sentimen pemilih negara itu.

Stasiun TV KBS mengatakan akan menyiarkan rekaman wawancara dengan Yoon pada 7 Februari mulai pukul 22.00 hingga 23.40 waktu setempat.

Dikutip dari The Straits Times, wawancara tersebut dilakukan pada akhir pekan dan Presiden diharapkan dapat menyampaikan isu-isu yang mencakup rencana pemerintah tahun 2024 dan hal-hal yang berkaitan dengan Ibu Negara.

Presiden Yoon belum berbicara secara terbuka tentang video yang dirilis yang menunjukkan istrinya Kim Keon0hee menerima tas Christian Dior senilai sekitar 2.200 dollar AS atau setara dengan Rp34,5 Juta dari seorang pendeta Korea-Amerika pada September 2022.

Video tersebut diambil dengan kamera tersembunyi dan dirilis di saluran YouTube kelompok politik liberal.

Tingkat dukungan untuk Yoon turun ke level terendah sejak April 2023 dalam jajak pendapat mingguan terbaru dari Gallup Korea di tengah meningkatnya pertanyaan mengenai insiden tersebut.

Jajak pendapat terpisah yang dilakukan pada tanggal 21 dan 22 Januari oleh saluran TV kabel YTN menunjukkan bahwa hampir 70 persen responden menganggap Yoon perlu mengatasi masalah ini.

Insiden ini telah membayangi Presiden saat Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif berupaya merebut kendali Parlemen pada pemilu April 2024, yang diperkirakan akan menjadi persaingan yang ketat.

Jajak pendapat Gallup yang dirilis pada 2 Februari juga menunjukkan tingkat dukungan terhadap PPP turun menjadi 34 persen dari 36 persen pada minggu sebelumnya, sedangkan tingkat dukungan untuk Partai Demokrat, oposisi utama, tidak berubah pada angka 35 persen.

Partai Demokrat berfokus pada Ibu Negara dan telah menggunakan mayoritasnya di Parlemen untuk mendorong tindakan pada bulan Desember 2023 yang menyerukan penyelidikan khusus terhadap tuduhan manipulasi saham.

Yoon memveto RUU tersebut, dan istrinya membantah melakukan kesalahan.

Presiden Korea Selatan menjalani satu masa jabatan selama lima tahun, dan pemilu pada April 2024 akan menentukan apakah Yoon dapat melaksanakan agendanya atau apakah ia akan terus menghadapi kebuntuan di dewan negara selama tiga tahun masa jabatannya.

Jika PPP merebut kendali Parlemen dari pihak oposisi, kemungkinan besar mereka akan menerapkan kebijakan ekonomi yang mencakup mengambil alih serikat pekerja yang kuat, mengurangi peraturan mengenai dunia usaha, dan pemotongan pajak bagi perusahaan.