Perkuat Kolaborasi, OIKN Gandeng BUMD Kalimantan Timur dalam Kerja Sama Multisektor di IKN

Doc: ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Ket. Arsip foto - Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara.

Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur dalam kerja sama multisektor terkait pembangunan dan pengembangan di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi warga dan lingkungan sekitar Nusantara," ujar Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Jakarta, Sabtu (27/1).

Jaka mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi pembangunan Nusantara yang berkelanjutan.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam kesepakatan kerja sama yang ditandatangani dalam rangkaian acara Nusantara Fair 2024 di Jakarta.

Perjanjian ini menunjukkan komitmen Otorita IKN untuk mewujudkan pembangunan Nusantara melalui sinergi bersama sektor-sektor vital dalam masyarakat.

BUMD tersebut adalah Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda), PT Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda), Perumda Air Minum Tirta Mahakam, PT Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda) dengan lingkup kerja sama mencakup berbagai aspek penting seperti pengadaan listrik, pelayanan air bersih, transportasi laut, dan penyediaan bahan bangunan.

Sesuai prinsip berpemerintahan yang baik, OIKN sangat cermat untuk menyeleksi investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara baru Indonesia menjadi kota cerdas.

OIKN sendiri menargetkan sepanjang 2024 investasi masuk di Kota Nusantara sekitar Rp100 juta, berasal dari investor domestik maupun luar negeri.

Investor domestik dengan skala konglomerat di Indonesia telah berkontribusi dengan membangun kawasan lahan campuran di ibu kota negara masa depan Indonesia.

Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).