Proyek Terowongan Bawah Laut di IKN Dimulai Tahun Ini

DEPOK - Desain proyek terowongan bawah laut atau immersed tunnel di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dikerjakan pada tahun ini. Terowongan bawah laut IKN menjadi salah satu proyek jangka panjang yang diperkirakan akan mulai dibangun pada 2025.

"Setelah 2024 targetnya. Itu kan yang sisi timur. Kami akan lakukan desain tahun ini," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, usai peresmian Jalan Tol Pamulang- Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jabar, Senin (9/1).

Seperti dikutip dari Antara, terowongan bawah laut merupakan metode yang umum digunakan untuk menggantikan jembatan melalui wilayah perairan yang lebar. Desain terowongan dirancang dalam bentuk boks dengan panjang antara 1-1,5 kilometer (km).

Pembangunan terowongan bawah laut tersebut disiapkan untuk menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sebelumnya, proyek itu dinilai berpotensi mengancam lingkungan, termasuk habitat Pesut Mahakam.

Namun, menurut Hedy, perancangan konsep terowongan bawah laut IKN telah melalui analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) guna meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

"Kan ada namanya amdal, itu sudah ada protapnya. Pembangunan itu pasti ada yang terancam. Kita bangun ini (jalan tol) kan ada yang terancam," jelasnya.

Adapun Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara Tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selesai pada 2024.

Hingga saat ini, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap 1 telah mencapai 62,65 persen dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule).

Dana dari APBN

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menyebutkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalokasikan dana lebih kurang 40 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan IKN.

"APBN 2024 mengalokasikan sekitar 40 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur IKN," kata Bambang.

Alokasi dana dari APBN penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar IKN, lanjut dia, karena menyangkut pemerintahan dan semua infrastruktur yang bersifat barang publik (public goods).

Artinya, pembangunan tidak komersial harus dilakukan pemerintah pusat seperti infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, sektor persampahan, dan yang lain-lain. "Alokasi dana dari APBN itu juga termasuk untuk pembangunan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Kota Nusantara," ujarnya.

Tetapi, rincian pembangunan lanjutan infrastruktur dasar Ibu Kota negara masa depan Indonesia dengan dana sekitar 40 triliun rupiah dari APBN 2024 itu, menurut dia, yang menentukan Kementerian PUPR.