Pemkab Intervensi Anggaran untuk Percepat Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Bekasi

Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan intervensi anggaran sejumlah perangkat daerah yang bersumber dari pembiayaan APBD 2024 daerah itu untuk program prioritas mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan intervensi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah terkait diperlukan untuk menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun ini sesuai target pemerintah pusat.

"Butuh kerja keroyokan agar kemiskinan ekstrem ini bisa dituntaskan tahun ini. Di beberapa dinas sudah saya instruksikan untuk fokus menangani persoalan ini," katanya di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan sejauh ini upaya pemerintah daerah untuk menekan jumlah penduduk kategori miskin cukup berhasil, termasuk penurunan signifikan pada warga kategori miskin ekstrem.

Pada penghujung tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi mencapai 1.926 kepala keluarga hingga berhasil diturunkan pada setahun kemudian atau di akhir 2023 menjadi 1.160 kepala keluarga yang tersebar di 23 kecamatan daerah itu.

"Salah satu program pengentasan kemiskinan ini melalui dinas sosial dengan bantuan langsung tunai dan dinas perkimtan juga ada melalui program perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni)," katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir menilai program perbaikan rutilahu efektif untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

Melalui program ini, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta untuk perbaikan alas, atap, dan dinding, sekaligus sebagai stimulus mendapatkan dukungan tambahan dari gotong royong keluarga.

Pada tahun 2024, Disperkimtan Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp33 miliar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui program perbaikan rutilahu dengan menyasar sebanyak 1.655 titik di 23 kecamatan.

"Alhamdulillah program rutilahu sejauh ini dapat membantu penurunan angka kemiskinan ekstrem. Setidaknya dari program rutilahu ini anggaran dari pemerintah dapat merangsang saudara dan tetangga penerima manfaat. Sehingga pembangunan rutilahu menjadi lebih baik," katanya.

Menurut dia program perbaikan rutilahu bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat memiliki tempat tinggal lebih layak. Program ini diharapkan mampu memberikan dorongan bagi kehidupan sehari-hari karena ada dukungan pemerintah dalam menyediakan bantuan tempat tinggal.

"Ada beberapa aspek yang harus terpenuhi untuk menuntaskan masalah sosial. Jadi kalau kami pada dinas teknis bisa membantu melalui penyediaan tempat tinggal yang layak," ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Hasan Basri menyatakan pihaknya kembali mengalokasikan anggaran melalui APBD 2024 untuk bantuan langsung tunai sebesar Rp1,5 juta kepada 1.160 kepala keluarga kategori miskin ekstrem melalui fasilitasi Bank Jabar Banten.

"Jadi yang dikatakan masuk kategori miskin ekstrem adalah keluarga yang penghasilannya kurang dari Rp50 ribu per hari atau hanya sekitar Rp42.000. Sehingga dinilai tidak cukup untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari hari," ucapnya.

Hasan mengaku kucuran anggaran tersebut belum dapat menuntaskan permasalahan sosial secara menyeluruh. Diperlukan dukungan dari segenap organisasi perangkat daerah terkait untuk memberikan keahlian kepada masyarakat agar dapat memperoleh penghasilan tambahan.