Otorita IKN Sebut APBN 2024 Alokasikan Rp40 Triliun untuk IKN

KALIMANTAN TIMUR - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebutkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalokasikan dana lebih kurang 40 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Nusantara.

"APBN 2024 mengalokasikan sekitar 40 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur IKN," kata Bambang Susantono di Penajam, Senin (8/1).

Alokasi dana dari APBN penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar IKN, lanjut dia, karena menyangkut pemerintahan dan semua infrastruktur yang bersifat barang publik (public goods).

Artinya, pembangunan tidak komersial harus dilakukan pemerintah pusat seperti infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, sektor persampahan dan yang lain-lain. "Alokasi dana dari APBN itu juga termasuk untuk pembangunan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Kota Nusantara," ujarnya.

Tetapi rincian pembangunan lanjutan infrastruktur dasar ibu kota negara masa depan Indonesia dengan dana sekitar 40 triliun rupiah dari APBN 2024 itu, menurut dia, yang menentukan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pastinya anggaran 40 triliun rupiah dari APBN digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Kota Nusantara," tambahnya.

Otorita IKN menargetkan pembangunan IKN pada 2024 sudah menampakkan satu ekosistem sebagai kota yang cerdas untuk memudahkan dan membuat penghuni lebih nyaman hidup dan tinggal di kawasan tersebut.

Membangun satu ekosistem kota yang cerdas itu, kata dia, turut melibatkan investor domestik, asing maupun investor domestik-internasional (gabungan/kerja sama).

Pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, salah satu proyek yang dibiayai APBN.

"Kemudian dana pembangunan IKN juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata Bambang Susantono.

Sebelumnya, Otorita IKN menyebutkan target investasi dana pembangunan Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia, bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (non-APBN) pada 2024 lebih kurang 100 triliun rupiah.

"Kami optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara pada 2024," kata Bambang.

Ia mengatakan, dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang 466 triliun rupiah dengan hitungan sekitar 19-20 persen berasal dari APBN.

Sepanjang 2023, menurut dia, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang 41 triliun rupiah. Ant/S-2