Bantuan Pangan Bukan Agenda Politik Jelang Pemilu

PURWOKERTO - Program bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bukan agenda politik menjelang Pemilu 2024. Program tersebut sudah dilakukan sebelumnya dengan sebutan bantuan sosial (bansos), namun sekarang disebut bantuan pangan.

"Sekarang disebut bantuan pangan karena sudah ada Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012," kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, di Kompleks Pergudangan Bulog di Klahang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1).

Seperti dikutip dari Antara, Arief mengakui adanya beberapa pertanyaan yang menyatakan bahwa kegiatan pembagian sembako tersebut dikaitkan dengan tahun politik.

"Ini harus saya jelaskan sebagai Kepala Bapanas, secara profesional saya mau sampaikan bahwa ini siapa pun presidennya, ini memang harus dilakukan. Jadi, ini tidak terkait dengan agenda politik dan tidak boleh ada atribut politik sama sekali," kata Arief.

Arief mengatakan yang dibuat adalah ekosistem pangan, dilihat satu per satu sekarang cadangan pangan pemerintah sudah mulai naik. "Kemudian, kita berterima kasih kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, karena ke depan ini BUMN bidang pangan mendapatkan anggaran dengan bunga murah senilai 28,7 triliun rupiah," kata Arief.

Menurut dia, anggaran senilai 28,7 triliun rupiah tersebut bukan uang habis pakai, tetapi diberikan kepada BUMN bidang pangan seperti Bulog dan ID Food untuk melakukan offtake.

Tetap Berjalan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan program bantuan sosial (bansos) akan tetap berjalan pada 2024 dan bebas dari politisasi.

Hasto mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Karena itu PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

"Seluruh perintah konstitusi akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta.

Hasto mengatakan hal tersebut sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema "Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara".

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Dia juga menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebenarnya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Pasangan calon nomor urut 3 di Pilpres 2024 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan," jelas Hasto.