Ini yang Dilakukan TPID Bali untuk Cegah Inflasi Akhir Tahun

Doc: ANTARA/HO-Pemprov Bali

Ket. Penjabat Gubernur Bali SM Mahendra Jaya bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dan pihak terkait dalam HLM TPID Bali di Denpasar, Senin (18/12/2023).

Denpasar - Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali dalam High Level Meeting TPID menyepakati untuk memantapkan strategi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K guna mencegah lonjakan inflasi pada akhir tahun menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Penjabat Gubernur Bali SM Mahendra Jaya dalam HLM TPID Bali di Denpasar, Senin, mengatakan menjadi peringatan dini bagi pemangku kepentingan di Bali karena perkembangan inflasi gabungan di Bali pada minggu pertama Desember sebesar 2,35 persen (m-t-m).

"Situasi ini perlu mendapat perhatian kita bersama sehubungan dengan libur Natal dan Tahun Baru dimana Bali menjadi destinasi favorit untuk liburan," ujarnya.

Mahendra Jaya mengatakan diprediksi akan ada peningkatan tarif angkutan karena tingginya permintaan dan kebutuhan barang-barang konsumsi, sehingga penting menjaga ketersediaan pasokan/suplai.

"Berdasarkan kondisi tersebut, untuk dapat mempertahankan target inflasi di Bali tetap berada pada kisaran 3±1 persen, kita perlu memantapkan strategi pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan yakni kerangka 4K itu," ujarnya.

Kerangka 4K itu meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komuni kasi efektif.

Ia mencontohkan untuk memastikan ketersediaan pasokan barang-barang konsumsi seperti cabai rawit, cabai merah, beras, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak kelapa, buah-buahan dan sebagainya.

"Penduduk Bali sesuai data BPS adalah sekitar 4,3 juta jiwa, namun karena Bali adalah destinasi wisata, maka kebutuhan pasokan harian bisa lebih dari 6 juta jiwa, kita harus mampu menjaga ketersediaan pasokan sejumlah tersebut," ucapnya.

Kemudian terkait kelancaran distribusi dengan secara rutin melakukan pemantauan arus distribusi pangan yang keluar-masuk, dan pemanfaatan perdagangan digital berupa e-katalog. Dalam memastikan keterjangkauan harga misalnya dengan melakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis secara rutin, melakukan off taker (pemasok) hasil pertanian, dan melaksanakan operasi pasar murah

Selanjutnya penting untuk melakukan komunikasi efektif agar masyarakat atau konsumen mendapat informasi yang valid terkait perkembangan harga komoditi.

"Upaya untuk memantapkan strategi 4K dilakukan dengan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, untuk menjaga kecukupan ketersediaan barang-barang kebutuhan (suplai) dengan permintaan (demand)," katanya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menyampaikan masih dalam kerangka 4K itu yakni dengan melakukan langkah strategis dengan operasi pasar terhadap komoditas yang lebih fleksibel yang sedang mengalami kenaikan harga cukup tinggi serta meningkatkan peran Paiketan Perumda pada operasi pasar.

Termasuk mendorong peran distributor untuk lebih menjaga distribusi kestabilan harga agar tidak fluktuatif. Serta pemberian subsidi biaya angkut terhadap distributor, pelaku usaha yang terlibat dalam operasi pasar dan memastikan pasokan suplai bahan bakar dan elpiji terjaga menjelang natal tahun baru.

Caranya dengan memperkuat koordinasi Pertamina, Hiswanamigas dan monitoring kelancaran distribusi dan ketersediaan memperkuat pasokan serta menjaga arus barang terutama di penyeberangan dan memperkuat monitoring arus keluar masuk. Selanjutnya memperluas peran Paiketan Perumda Pangan sebagai off taker dan distributor komoditas pangan strategis

Erwin menambahkan, subsidi ongkos angkut ini diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan kondisi anggarannya dan juga disesuaikan dengan urgensi dan prioritasnya. Dengan demikian diharapkan pemberian subsidi ini efektif untuk mendorong penurunan harga komoditas yang biasanya dilakukan untuk mendukung operasi pangan.