Pelatihan Saksi Pemilu Gunakan Berbagai Antisipasi dan Metode

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Herwyn Jefler Hielsa Malonda mengatakan pelatihan untuk saksi peserta pemilu dan pemantau pemilu diselenggarakan dengan berbagai antisipasi dan metode sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Pelatihan saksi peserta pemilu adalah amanah dari Pasal 351 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Dalam konteks ini, pelatihan saksi dilakukan dengan sudut pandang pengawasan pemilu," kata Herwyn Jefler Hielsa Malonda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (13/12).

Herwyn mengatakan pelatihan saksi peserta pemilu merupakan bagian dari tanggung jawab Bawaslu, meskipun peserta pemilu juga memiliki metode pelatihan sendiri bagi saksi. Bawaslu juga memberikan pelatihan bagi pemantau pemilu sebagai mitra Bawaslu. "Kami berharap pengawasan pemilu bisa dioptimalkan. Pelatihan akan dilanjutkan di tingkat daerah, provinsi, hingga kabupaten dan kota," katanya.

Secara teknis, pelatihan bagi saksi peserta pemilu mengikuti peraturan KPU (PKPU) tentang pemungutan dan penghitungan suara. "Setelah PKPU keluar, kami akan mengikuti perbawaslu yang akan memperbarui Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019. Selanjutnya, akan dianalisis di bagian mana terdapat pelanggaran pemilu," jelas Herwyn.

Dia menegaskan tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahap paling penting dalam seluruh proses pemilu karena merupakan pertarungan akhir.

Pemilu 2024 melibatkan 2.749 daerah pemilihan (dapil), total populasi pemilih mencapai 204.807.222 orang, dan tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 823.220. Data tersebut termasuk pemilih diaspora atau warga negara Indonesia di luar negeri. Pemilu 2024 juga akan diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal.