Tingkatkan Pelayanan, Pemerintah Luncurkan Modul untuk Pelajar Memahami Jaminan Sosial

Jakarta - Tingkatkan pelayanan, Pemerintah melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meluncurkan Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang ditujukan untuk peserta didik agar mereka memahami jaminan sosial sejak dini.

Ketua DJSN Agus Suprapto mengatakan program jaminan sosial harus terus berkelanjutan. Untuk memastikannya, maka modul jaminan sosial diperlukan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial kepada masyarakat sejak dini melalui pendidikan di sekolah.

"Maka dibuatlah buku ini. Dengan cara mudah mereka bisa memahami, sehingga jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan tetap bisa berlangsung," ujar Agus di Jakarta, Senin.

Ia menekankan pentingnya literasi jaminan sosial sejak dini karenakerentanan sosial selalu menghantui semua masyarakat Indonesia.

Oleh karena tu, dengan pengetahuan yang diberikan sejak dini mengenai jaminan sosial kesehatan ataupun ketenagakerjaan diharapkan masyarakat sedari awal bisa mengenali program jaminan sosial dan mengatasi kerentanan.

"Kerentanan itu mempengaruhi siklus kehidupannya nanti. Orang bisa jatuh miskin karena sakit. Orang bisa jatuh miskin begitu kehilangan pekerjaan, jadi semua dijamin akan dipahamkan di buku ini," ujarnya.

Menurut dia, latar belakang dibuatnya modul jaminan sosial ini adalah literasi asuransi masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada tahun 2022, menunjukkan indeks literasi asuransi masyarakat Indonesia sebesar 31,72 persen, lebih rendah dibandingkan perbankan sebesar 49,93 persen.

"Kemudian, tingkat inklusi asuransi hanya mencapai 16,63 persen dan jauh di bawah perbankan yang mencapai 74,03 persen," katanya.

Rencananya, implementasi dari modul akan dilakukan bertahap pada tahun depan untuk kelas X SMA/SMK dalam bentuk kurikuler.

Selanjutnya, direncanakan akan dikembangkan ke dalam bentuk intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk penerapan menyeluruh diperkirakan secara nasional sampai 2026, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi.