Pengungsi Rohingya Kembali Ditolak Warga Aceh di Lokasi Perkemahan

BANDA ACEH - Rencana Pemerintah Provinsi Aceh untuk menampung 137 pengungsi di lokasi perkemahan pramuka Kabupaten Pidie pada Senin mendapat perlawanan dari warga setempat, kata personel Satgas Radio Antar Warga Indonesia (RAPI) di sini.

Karena adanya perlawanan dari penduduk setempat, para pengungsi tidak dapat berlindung di lokasi perkemahan.Sebaliknya, mereka dikirim kembali ke kantor Gubernur Aceh, kata Fakhrurrazi, anggota Satgas RAPI.

"Mereka tiba kembali di Gedung Kantor Gubernur pada Senin pukul 02.00 WIB," ujarnya.

Sebelum mereka bisa diangkut ke lokasi perkemahan Pidie, yang terletak sekitar 80,1 kilometer dari Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh, dua orang pengungsi mencoba melarikan diri, tambah Fakhrurrazi.

Upaya mereka digagalkan.Petugas polisi setempat menangkap mereka dan menyatukan mereka kembali dengan pengungsi lainnya.Para pengungsi tersebut tiba dengan kapal di Pantai Blang Raya pada Minggu (10 Desember 2023).

Beberapa lembaga pemerintah dan organisasi kemanusiaan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Ketertiban Umum Aceh (Satpol PP), Palang Merah Indonesia (PMI), dan RAPI, turut ambil bagian dalam misi penampungan pengungsi tersebut.

Sebelumnya diberitakan, upaya pemerintah sebelumnya untuk menempatkan pengungsi di tempat penampungan sementara di Lamreh dan Aceh Besar juga gagal karena adanya penolakan dari warga setempat.

Terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya yang terjadi saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan, pemerintah untuk sementara menampung mereka yang masuk ke wilayah Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi baru-baru ini menyerukan solusi politik terhadap permasalahan Rohingya yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyelesaian krisis Myanmar.

Dalam pertemuan mengenai isu Rohingya di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat, Marsudi menggarisbawahi bahwa masa depan pengungsi Rohingya masih belum pasti.

Pada saat yang sama, situasi global dan kondisi di Myanmar membuat permasalahan ini semakin sulit diselesaikan.

"Menyelesaikan masalah Rohingya harus menjadi bagian dari penyelesaian krisis politik di Myanmar," katanya.