Pemerintah Dorong Klaster Pertanian Berskala Desa

JAKARTA - Pemerintah pusat meminta para kepala desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) membuat klaster pertanian berskala desa dengan melibatkan penyuluh dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini dinilai penting agar Indonesia mampu mempercepat capaian swasembada dan juga bisa menjaga stabilitas harga pangan.

"Paling tidak di satu provinsi ada satu klaster. Lebih baik lagi di tiap desa ada. Dengan begitu, setiap daerah memiliki pangan yang cukup sehingga tidak perlu mendatangkannya dari daerah lain. Contoh, jagung yang ada di barat tidak perlu dibawa ke Makassar karena kebutuhan di sana lebih dari cukup," ujar Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, usai menerima audiensi Apdesi Sulawesi Selatan, di Jakarta, Selasa (5/12).

Mentan mengatakan peranan kepala desa (kades) selama ini sangat penting untuk menunjang aktivitas bertani di masing-masing wilayah. Kades juga memiliki andil besar dalam meningkatkan hasil produksi berbasis teknologi dan mekanisasi.

"Seandainya saya seorang kepala desa maka saya pastikan saya yang paling sejahtera. Kenapa? Karena aku berani bertani dan mendukung ketahanan pangan negara," katanya.

Mentan mengingatkan sektor pertanian saat ini sedang menghadapi ancaman krisis global baik yang diakibatkan cuaca ekstrem maupun geopolitik dunia yang kian memanas. Dia mencontohkan, saat ini ada banyak negara yang menyetop aktivitas ekspornya karena ingin mengamankan suplai pangan di negaranya.

"Kalau krisis ekonomi petani kita sejahtera, tapi kepala desa kita goyah. kalau krisis profit kepala desa di kampung masih aman-aman, tapi kalau krisis pangan itu sangat berbahaya. Kalau krisis pangan itu berimbas pada krisis politik," katanya.

Di sisi lain, Mentan mengajak para pelaku industri untuk memperkuat peran sertanya dalam menumbuhkembangkan sektor pertanian sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia. "Ini tidak cukup satu Apdesi saja, tapi harus melibatkan lebih banyak industri," katanya.

Ketua Apdesi Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Usmi, berkomitmen akan menindaklanjuti arahan Mentan terkait gagasan satu desa satu klaster.

"Kebetulan mayoritas kepala desa di Sulsel adalah petani yang butuh support bimbingan dan arahan dari Bapak Menteri. Insya Allah, pertanian bisa maju melalui berbagai kegiatan dan pelatihan. Kami percaya dengan bergerak pertanian akan semakin cemerlang," jelasnya.

Stabilitas Harga

Secara terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Untuk itu, dia mendorong pemerintah mengintervensi pasar untuk menstabilkan harga.

"Saya harap dari pemerintah untuk tetap menjaga harga bahan pokok agar stabil," tegas Puan.

Melalui fungsi pengawasannya, Ketua DPR RI menekankan DPR akan ikut mengawal mengenai kenaikan harga bahan pokok. "Tentu kita akan memberikan pengawasan meski masih jauh dari Natal dan Tahun Baru," ungkapnya.

Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI), Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2023 sebesar 131,2 atau lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong periode Nataru, libur akhir tahun, dan sekolah, serta kecenderungan konsumsi yang meningkat. Kondisi ini sesuai pola musiman. Pada November 2023, inflasi secara bulanan (mtm) tercatat 0,38 persen. Inflasi secara tahunan (yoy) pada November 2023 sebesar 2,86 persen.