Belanja Negara Pacu Transformasi Ekonomi Hijau

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 salah satunya digunakan untuk mendukung percepatan ekonomi hijau. Menkeu menuturkan belanja negara dalam APBN 2024 mencapai 3.325,1 triliun rupiah, atau tumbuh 8,6 persen dibandingkan APBN 2023.

"Belanja negara 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas percepatan transformasi ekonomi hijau dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara," kata Sri Mulyani dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (29/11).

APBN berupaya maksimal memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional dari mulai melindungi rakyat termasuk kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah, dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.

"Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat efektif di dalam menjaga perekonomian dan menjaga rakyat Indonesia," tuturnya.

APBN 2024 disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang akan terus terjadi. Asumsi dasar makro pada APBN 2024, antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 persen, ICP 82 dolar AS per barel, serta lifting minyak 635 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

"Asumsi dari indikator ekonomi pada 2024 tentu masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian Global. Karena itu, di dalam menjaga ekonomi kami diharuskan juga sekaligus menjaga kesehatan APBN," tuturnya.

Harmonisasi Kebijakan

Dalam pengelolaan APBN, Menkeu menekankan kualitas belanja, sinergi dan harmonisasi kebijakan APBN dan APBD, serta antisipasi terhadap ketidakpastian yang masih akan terus muncul melalui prioritisasi anggaran (automatic adjustment).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menilai APBN juga memprioritaskan proyek-proyek untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong kegiatan ramah iklim. Untuk memastikannya, pemerintah menerapkan mekanisme Climate Budget Tagging di tingkat nasional dan daerah yang mampu melacak alokasi anggaran perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan dan hasilnya.

Indonesia telah meningkatkan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) target penurunan emisi dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri, dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Enhanced NDC diselaraskan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 serta visi untuk mencapai net zero emissions pada 2060.