Daerah Didorong Bantu Atasi Masalah Iklim

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pengentasan masalah iklim memerlukan rencana pembiayaan yang kongkret. Dalam hal ini, selain pembiayaan dari pemerintah pusat, belanja negara melalui pemerintah daerah juga memegang peran penting.

"Kita melakukan berbagai Instrumen kebijakan dan motivasi kepada local government. Kita menggunakan instrumen seperti di Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Dana Bagi Hasil (DBH) dan berbagai instrumen untuk memotivasi daerah memainstreamkan climate change," ungkapnya dalam acara Climate Change and Indonesia's Future: An Intergenerational Dialogue di Jakarta, Senin (27/11).

Untuk memenuhi hal itu, pemerintah tengah mengembangkan sejumlah instrumen fiskal dan keuangan untuk menangani perubahan iklim. Salah satunya dalam bentuk instrumen green bond yang dikombinasikan dengan SUKUK atau obligasi berbasis syariah.

Sejak 2018, Indonesia telah menerbitkan sejumlah 5 miliar dollar AS SUKUK Green Bond secara global. Sementara di dalam negeri, pemerintah juga memperkenalkan SUKUK ritel-domestic green yang penerbitannya mencapai 21,8 triliun rupiah. Menkeu menjelaskan bahwa berbagai instrumen tersebut terbukti sukses menurunkan emisi Indonesia.

"Peluncuran instrumen ini secara akuntabel menjelaskan instrumen green related dengan penurunan emisi. Total 5,7 juta ton Co2 pada 2018, 3,2 juta juta ton Co2 pada 2019, 1,4 juta ton Co2 pada 2020, dan 222.647 juta ton Co2 pada 2022. Ini semua tidak berdasarkan hitungan kita sendiri, tapi diaudit lembaga kredibel," jelasnya.