Kabel Semrawut di Tiang-tiang Jakarta Perlu Segera Dibenahi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini memulai rencana pembenahan besar-besaran kabel fiber optik yang semrawut di beberapa wilayah Jakarta. Langkah ini sebagai bagian dari proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Pada Kamis (23/11), Dinas Bina Marga DKI Jakarta melakukan penurunan kabel udara di sepanjang jalur Senopati, Jakarta Selatan. Penurunan ini dilakukan oleh Plt Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo dan Walikota Jakarta Selatan Munjirin. Direksi PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) selaku BUMD yang memiliki penugasan penataan SJUT juga turut mendampingi.

Penurunan kabel ini merupakan bagian dari proyek SJUT yang bertujuan meningkatkan keamanan dan efisiensi infrastruktur kota, yang telah lama dihantui masalah kabel semrawut yang tidak hanya merusak estetika kota tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan dan kebakaran.

Sepanjang 2023, Jakarta telah menyaksikan berbagai insiden serius akibat kabel semrawut, termasuk kecelakaan yang menimpa pengemudi ojek online, Vadim (38), yang meninggal terkena kabel listrik yang melintang di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (28/7) malam.

Hal serupa juga dialami Sultan Rif'at Alfatih (20). Dia menjadi korban kabel melintang di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/1). Akibat terjerat kabel, Sultan hanya bisa makan dan minum dari selang di hidungnya selama tujuh bulan.

Banyaknya korban dan potensi bahaya serta kerusakan estetika pemandangan kota, membuat pembangunan jalur khusus utilitas di bawah tanah menjadi suatu hal penting dan mendesak untuk dilakukan di Jakarta. Insiden-insiden juga memicu diskusi publik tentang pentingnya pengelolaan infrastruktur kota yang lebih baik.

Ahli planologi Universitas Trisakti Nirwono Yoga menjelaskan, kecelakaan yang menimpa Sultan seharusnya menjadi momen pemerintah untuk mempercepat pemindahan kabel optik yang semrawut dan menjuntai di udara ke bawah tanah.

"DKI dan DPRD DKI perlu segera mempercepat pengesahan Perda SJUT agar pelaksanaan pemindahan jaringan utilitas ke bawah tanah bersamaan dengan revitalisasi trotoar," ujar Yoga melalui keterangan tertulis Senin (27/11).

Pemindahan kabel optik ke dalam SJUT di bawah tanah juga berkaitan dengan kemudahan akses untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur sehingga dibutuhkan percepatan dalam pembangunan proyek SJUT.

Koordinator Wilayah Jabodetabek Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Anton Belnis menegaskan, jumlah kabel optik akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan pelanggan terhadap layanan internet. Ia berharap pembangunan SJUT terus diakselerasi agar operator juga bisa memindahkan kabelnya.

Selama ini, pihak Apjatel memberikan solusi sementara untuk mengatasi banyaknya kabel yang menjuntai di udara, yaitu dengan menempuh cara grouping, atau mengikat seluruh kabel ke dalam satu ikatan. Namun, solusi ini hanya bersifat sementara mengingat peningkatan jumlah kabel fiber optik ke depannya.

Upaya mewujudkan proyek SJUT sebenarnya sudah mulai menemukan titik terang. Pemprov DKI Jakarta telah menunjuk anak perusahaan BUMN Jakpro, PT JIP, untuk menangani pekerjaan SJUT sepanjang 115 kilometer di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara Sarana Jaya ditugaskan untuk mengerjakan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dengan total panjang ruas jalan 100 kilometer.

Meski sudah melakukan penunjukan, implementasi pengerjaan proyek SJUT ini masih belum terlihat. Menurut Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute Ahmad Redi, sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur SJUT. Hal ini demi menjamin berlangsungnya kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.

"Jika merujuk pasal 28F UUD 1945, negara telah menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak masyarakat tersebut diperkuat dalam UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 12 UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan dasar hukum bagi jaringan telekomunikasi untuk memanfaatkan atau melintasi tanah negara, bangunan milik atau dikuasai pemerintah," kata Ahmad Redi.

Undang-Undang No 25 tahun 2009 pasal 5 tentang Pelayanan Publik Redi telah menjelaskan, kabel telekomunikasi (komunikasi dan informasi), air, listrik merupakan bagian dari barang milik publik. Tujuannya agar harga barang dan jasa di masyarakat lebih murah.