GMNI FISIP Unair Menyoroti Degradasi Demokrasi Indonesia

SURABAYA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Pengurus Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, atau GMNI DPK FISIP Unair mengenang degradasi demokrasi di Indonesia dengan melakukan aksi demonstrasi dan teatrikal, di Taman Demokrasi FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (23/11).

Dalam melakukan hal tersebut, para kader GMNI DPK FISIP Unair mengangkat isu yang menjadi keresahan bersama, yakni politik dinasti. Lebih lanjut, isu tersebut menjadi keresahan bersama karena sosok Gibran yang dimajukan sebagai cawapres paslon 02 dianggap mewakili pemuda saat ini.

Melalui keterangan tertulis, para kader menyebut bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan semamgat pemuda, terutama aspek kepemudaan GMNI sebagai organisasi pemuda.

Lebih lanjut, Ehren Dean Mahanaim Damanik selaku Ketua Komisariat GMNI DPK FISIP Unair menyebut bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi GMNI untuk selalu melakukan pengawalan terhadap isu yang mencederai asas keadilan di Indonesia.

"Pipa bangsa sudah menunjukkan kebocorannya, tugas kami adalah antara menambalkan kebocorannya dengan diam, atau mematahkan kerannya dengan gerak agar air keadilan terus mengalir," ujar Ehren.

Selain itu, menurut Ehren, naiknya Gibran sebagai cawapres paslon 02 merupakan upaya mencederai semangat anak muda, karena upaya yang dilakukan untuk dapat menjadi cawapres disebut mengangkangi konstitusi. Oleh karena itu, Ehren yang juga merupakan mahasiswa Ilmu Politik Unair tersebut turut menjelaskan bahwa sebagai salah satu organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, sudah menjadi tugas GmnI untuk turut mengawal isu tersebut.

Tidak hanya membawakan isu mengenai pelanggaran upaya memunculkan politik dinasti oleh Jokowi melalui penunjukkan Gibran sebagai cawapres paslon 02, GMNI FISIP Unair juga membawa isu mengenai kemerosotan demokrasi yang secara konsisten terjadi di masa pemerintahan Jokowi.

Isu tersebut turut menjadi fokus kader GMNI FISIP Unair karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat secara lebih luas.

"Isu politik dinasti secara langsung berkaitan dengan kemerosotan skor indeks demokrasi yang secara konsisten terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Dengan ditunjuknya Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo, hal tersebut menjadi puncak gunung es dari rentetan pelanggaran demokrasi yang terjadi di Indonesia," ujar Ehren.

Aksi demonstrasi pun ditutup dengan inventarisasi isu untuk menggarakkan aksi turun jalan dikemudian hari.