Wujudkan Pemilu Damai, Satpol PP DKI Libatkan Masyarakat dengan Cara Ini

JAKARTA - Masyarakat DKI Jakarta dilibatkan untuk mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang aman, tertib, dan damai.

"Kami menyadari jumlah sumber daya manusia (SDM) Satpol PP tidak mungkin mampu menjalankan tugas-tugas sebagai penegak peraturan daerah. Oleh sebab itu, perlu melibatkan masyarakat," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (18/11).

Satpol PP DKI Jakarta, kata Arifin, telah membentuk wadah Masyarakat Peduli Ketentraman dan Ketertiban Umum (MPT) di masing-masing wilayah Jakarta yang di dalamnya beranggotakan relawan dengan tugas menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

Relawan tersebut sebelumnya sudah mendapat pembekalan sehingga harapannya mereka dapat menjadi agen perubahan (agent of change) untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait peraturanyang berlaku.

Sebagai bentuk membangun kemitraan dengan masyarakat, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajak 100 orang perwakilan (MPT) dari delapan kecamatan di wilayah Kota Jakarta Pusat mengikuti sosialisasi perwujudan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat di salah satu hotel kawasan Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar pada Kamis (16/11).

Sosialisasi itu dimoderatori oleh Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat ArdyPurnawan Sani dengan menghadirkan nara sumber dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Suku Badan Kesbangpol Jakarta Pusat, dan Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat TP Purba mengatakan kehadiran perwakilanMPTini menjadi wujud untuk mengedukasi masyarakat agar dapat membantu Satpol PP mengumpulkan informasi penyelenggaraan trantibum di wilayah.

"Kolaborasi yang kita harapkan dari para MPT ini adalah tindakan preemtif dan preventif yaitu lebih kepada sosialisasi dan pencegahan," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat menyepakati peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan di tingkat lokal, misalnya RT dan RW, demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang profesional dan adil bagi semua kalangan.

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakanfokus semua pihak dalam pemilu tidak boleh hanya pada hasilnya saja, melainkan juga pada proses yang dijalankan dari tingkat RT.

"Untuk pemilu, boleh kita menghasilkan pemimpin, tapi ketika prosesnya tidak dijalankan dengan prinsip keadilan, integritas, pasti hasilnya tidak baik juga," kata Dhany di Jakarta, Selasa (26/9).