UE Sepakat Hentikan Kirim Limbah ke Negara yang Tak Bisa Mengolahnya

PARIS - Parlemen Uni Eropa (UE), pada Jumat (17/11), mengatakan parlemen UE dan negara-negara anggotanya telah mencapai kesepakatan untuk merevisi peraturan pengiriman limbah blok tersebut dan mengakhiri ekspor jenis limbah tertentu ke negara ketiga yang tidak mampu memprosesnya dengan baik.

"Ekspor limbah tidak berbahaya tertentu dan campuran limbah tidak berbahaya, hanya akan diizinkan ke negara-negara non-OECD yang mnyetujui dan memenuhi kriteria untuk mengolah limbah tersebut dengan cara yang ramah lingkungan," kata Parlemen UE.

Dikutip dari The Straits Times, Parlemen UE menambahkan kepatuhan terhadap hak-hak pekerja internasional juga akan dipertimbangkan.

Komisi Eropa pada tahun 2021 mengusulkan perubahan peraturan Uni Eropa mengenai pengiriman sampah untuk mempersulit negara-negara anggota untuk membuang sampah mereka ke negara-negara miskin.

"UE pada akhirnya akan memikul tanggung jawab atas sampah plastiknya dengan melarang ekspornya ke negara-negara non-OECD," kata anggota parlemen Denmark Pernille Weiss, dalam sebuah pernyataan.

Sampah Plastik

Negara-negara UE harus menghentikan pengiriman sampah plastik ke negara-negara miskin dalam waktu dua setengah tahun sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, kata Parlemen, seraya menambahkan bahwa aturan ekspor sampah plastik ke negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), kelompok negara-negara kaya utama di dunia, juga akan diperketat.

Pada tahun-tahun sebelumnya, sekitar separuh ekspor limbah UE ditujukan ke negara-negara non-OECD dengan aturan pengelolaan limbah yang lebih lemah dibandingkan di UE, yang secara efektif menyebabkan polusi UE ke luar negeri.