Mengagetkan, Ibu Hamil Usia Anak Masih Banyak Ditemukan di Kabupaten Bulukumba

Bulukumba - Mengagetkan, ibu hamil (bumil) usia anak masih banyak ditemukan di Kabupaten Bulukumba, karena tingginya pernikahan dini yang mencatat Bulukumba rangking ketiga tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Wajo dan Maros.

"Setidaknya tercatat seribu orang lebih anak dengan kondisi sangat memprihatinkan, sehingga juga menjadi salah satu faktor penyebab masih tingginya angka stunting dan angka perceraian di Kabupaten Bulukumba," kata Wakil Bupati Bulukumba Edy Manaf di sela Rakor di Kabupaten Bulukumba, Jumat.

Dia mengatakan, pintu utama terjadinya kasusstuntingialah perkawinan anak. Sementara isu ini menjadi kompleks pada permasalahan rumah tangga.

"Setiap bulannya tercatat sebanyak dua kasus perceraian di KabupatenBulukumba," kata Edy.

Menurut dia, pernikahan usia anak sangat erat kaitannya dengan seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah yang bermuara pada terjadinya kasusstunting, sehingga dibutuhkan perhatian berbagai pihak.

Berdasarkan data yang ada, kasus pernikahan usia anak di KabupatenBulukumba tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Kajang, Kindang, dan Gantarang.

Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Percepatan PenurunanStuntingKabupaten Bulukumba juga menyampaikan bahwa semua stakeholders harus berangkat dengan komitmen.

"Salah satu komitmennya adalah bagaimana mengupayakan ketersediaan anggaran untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak buruk pernikahan usia anak," ujarnya.

Sementara OPD(organisasi perangkat daerah) terkait harus hadir dengan tujuan meretas permasalahan yang ada di masyarakat. Ketika pemerintah bicara terkait output maka tentuyang dibicarakan adalah outcome.

Berkaitan dengan hal tersebut, Andi Edy memberikan petunjuk kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba untuk menjadikanstuntingdan pencegahan pernikahan anak sebagai program prioritas tahun 2024.

Dia juga memberikan catatan kepada setiap camat dan perwakilan camat yang hadir untuk menindaklanjuti apa yang menjadi hasil dari rapat koordinasi tersebut, agar persoalan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan.