Indonesia Serukan Lembaga WTO Direformasi

JAKARTA - Indonesia menyerukan pentingnya dilakukan reformasi di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), khususnya pemulihan fungsi badan banding (appellate body) dan penyelesaian sengketa.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, dalam Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting/ AMM) di San Fransisco, Amerika Serikat, pada Rabu (15/11).

Seperti dikutip dari Antara, Mendag mengatakan reformasi WTO perlu terus didorong untuk memastikan keberhasilan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO Juni 2022 di Jenewa, Swiss.

"Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mereformasi WTO, khususnya memulihkan fungsi appellate body dan penyelesaian sengketa. Saya yakin jawaban dari tantangan yang kita hadapi saat ini adalah sistem perdagangan multilateral yang lebih adil dan inklusif," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/11).

Selain reformasi WTO, Mendag juga menekankan pentingnya penyelesaian perundingan di WTO yang meliputi pembahasan yang berimbang atas isu pertanian dan public stock holding (PSH), subsidi perikanan, isu kekayaan intelektual, dan niaga elektronik (e-commerce).

Mendag mengingatkan bahwa APEC memikul tanggung jawab untuk mengatasi isu lingkungan. "APEC harus menangani permasalahan lingkungan secara adil dan inklusif. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan perdagangan tidak menjadi instrumen proteksionisme yang terselubung dalam bentuk kepedulian lingkungan," katanya.

Kunci Pertumbuhan

Indonesia juga sepakat dengan Ekonomi APEC bahwa kunci pertumbuhan ekonomi yang merata adalah memastikan keuntungan perdagangan dan investasi dapat dirasakan seluruh kalangan. Mendag menyampaikan Indonesia memandang penting perdagangan dan investasi inklusif yang manfaatnya harus dapat dirasakan seluruh kalangan.

Lebih lanjut, Mendag mengatakan Indonesia terus mengupayakan pemberdayaan perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar internasional, memfasilitasi akses terhadap keuangan, dan mendorong UMKM yang dipimpin perempuan dengan sektor bernilai tambah.

Mendag juga menyuarakan pandangan Indonesia tentang situasi di Gaza yang kian memburuk. Ia mengatakan pembangunan berkelanjutan dan inklusif tidaklah terlepas dari elemen kemanusiaan di belahan dunia mana pun.

"Indonesia menaruh perhatian tertinggi atas memburuknya situasi di Gaza dan mengutuk keras tindakan militer terhadap masyarakat dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan," ucap Mendag.

Pertemuan Tingkat Menteri APEC 2023 mendiskusikan sejumlah topik, di antaranya langkah-langkah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang inklusif untuk memberikan manfaat dan mendorong masa depan yang adil dan merata di kawasan Asia Pasifik.

Dalam kaitan tersebut, dibahas San Francisco Principles on Integrating Inclusivity and Sustainability into Trade and Investment Policy yang merangkum prinsip-prinsip untuk meningkatkan upaya APEC dalam menyusun kebijakan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan inklusif.