Publik Perlu Mencermati Pidato Nomor Urut Pasangan Pilpres dan Adanya Indikasi Pelemahan Demokrasi

JAKARTA - Ajang pilpres 2024 telah berada di depan mata, seiring dengan prosesi pengambilan nomor urut pasangan kandidat Pilpres yang telah dilakukan pada hari Selasa (14/11). Demikian dikatakan Dosen Departemen Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Kamis (16/11).

"Ada hal menarik yang perlu dicermati oleh publik dalam momen tersebut, selain masing-masing telah mendapatkan nomor urut yaitu pada isi dan substansi pidato sambutan masing-masing pasangan kandidat dalam momen tersebut," kata Airlangga.

Dalam pengambilan nomor urut ini, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, pasangan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3.

Airlangga mengatakan hal yang menarik adalah perihal penegasan masing-masing calon terkait terselenggaranya pemilu yang berlangsung secara fair tanpa kecurangan, sebagai manifestasi proses demokrasi elektoral di Indonesia.

Dari ketiga pidato yang disampaikan, tambah Airlangga, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memberikan penekanan yang tegas dan kontekstual terutama terkait momen politik kali ini ditandai semacam pelemahan atas kondisi demokrasi, yang menyebabkan keadaan politik di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Airlangga mengatakan sepertinya hal ini berhubungan dengan kontroversi terkait indikasi instrumentalisasi hukum bagi kepentingan kekuasaan dan terjadinya conflict of interest dari Ketua Hakim MK Anwar Usman dalam gugatan pasal yang disetujui yang memberi ruang bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Menurut Airlangga, indikasi penghancuran etika politik yang tengah berlangsung dalam momen tersebut membuat sepertinya menurunkan kepercayaan publik atas terselenggaranya pemilu berlangsung secara jujur dan adil serta bebas dari intervensi (cawe-cawe aparat).

Hal ini, tambah dia, menyebabkan harapan atas momen pilpres untuk menuju Persatuan Indonesia (Sesuai dengan sila ketiga dan nomor urut pasangan GP-MMD) melalui politik yang riang gembira. Namun demikian harapan tersebut, menurut Ganjar, sayangnya dicederai oleh suguhan drakor (drama korea) yang membuat demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja.

Sementara kedua pasangan lainnya, tambah Airlangga, seperti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka secara normatif sama-sama menekankan tentang Pemilu yang fair dan bebas kecurangan.

Airlangga mengatakan pada pasangan Anies-Muhaimin seperti yang diutarakan oleh kandidat Wapres Muhaimin ditegaskan tentang pentingnya sportifitas dalam pilpres ibarat pertandingan bola. Di mana penonton adalah warga yang bersuara dan mencatat apabila terjadi kecurangan.

Sementara pada capres Prabowo Subianto, tambah dia, menekankan pada pentingnya pemilu yang berlangsung secara adil dan tanpa kecurangan.

Airlangga mengatakan sorotan publik kepada pidato Prabowo Subianto tentang pentingnya Pemilu yang fair, jujur perlu diberikan catatan kritis mengingat bahwa pasangan ini sebagai cawapres yakni Gibran Rakabumin Raka yang merupakan bagian dari keluarga dinasti Presiden Jokowi tampil menjadi cawapres dalam proses politik yang lahir dalam proses yuridis yang cacat etis.

"Sehingga hal ini memunculkan kontradiksi antara penegasan yang disampaikan dan realitas politik yang terjadi," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan tekanan pada pentingnya merawat demokrasi agar dinamika politik Indonesia tidak mundur kebelakang pada zaman ketertutupan otoritarianisme merupakan point yang penting dalam proses elektoral 2024 tersebut.