Ketua DPR Umumkan Upaya Sementara untuk Hindari 'Shutdown'

WASHINGTON DC - Partai Republik pada Sabtu (11/11) mengungkapkan rencana sementara yang tidak konvensional untuk mendanai pemerintah Amerika Serikat (AS), dengan sedikit ruang untuk melakukan manuver di Kongres yang terpecah hanya beberapa hari menjelang kemungkinan penutupan pemerintahan. (shutdown)

Mike Johnson, ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS yang baru, mengatakan langkah dua bagian tersebut adalah RUU yang diperlukan untuk menempatkan anggota DPR dari Partai Republik pada posisi terbaik untuk memperjuangkan kemenangan konservatif.

Media AS melaporkan bahwa rencana yang tidak biasa ini akan menyebabkan beberapa rancangan undang-undang yang diperlukan untuk menjaga pemerintah tetap terbuka disahkan melalui rancangan undang-undang jangka pendek hingga 19 Januari, sementara sisanya akan diperpanjang hingga 2 Februari.

Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran individu dan tidak menyediakan dana untuk Israel, Ukraina dan keamanan perbatasan, menurut laporan tersebut.

Namun karena beberapa anggota Partai Republik sudah mengeluh bahwa rencana tersebut tidak menghasilkan pemotongan dana yang mereka inginkan, maka tidak jelas apakah partai tersebut, yang hanya memiliki mayoritas tipis di DPR, akan mampu meloloskannya, apalagi Senat yang dikuasai Partai Demokrat.

"RUU tersebut akan menghentikan tradisi omnibus musim liburan yang tidak masuk akal, yakni rancangan undang-undang belanja besar-besaran yang diberlakukan tepat sebelum reses Natal (CR)," tulis Johnson di X tanpa memberikan rincian.

"Memisahkan CR dari perdebatan pendanaan tambahan, menempatkan konferensi kami pada posisi terbaik untuk memperjuangkan tanggung jawab fiskal, pengawasan atas bantuan Ukraina, dan perubahan kebijakan yang berarti di perbatasan Selatan kami," imbuh dia.

Suara Penolakan

Rekan Johnson dari Partai Republik, Chip Roy, termasuk di antara mereka yang dengan cepat menyuarakan perbedaan pendapat dari sayap kanan partai, memposting di X bahwa penolakannya terhadap rencana tersebut tidak dilebih-lebihkan dan mengeluh bahwa rencana tersebut tidak cukup mengurangi pengeluaran.

Gedung Putih pun mengecam usulan tersebut yang disebut sebagai rencana untuk kekacauan Partai Republik dan lebih banyak penutupan pemerintahan.

"Anggota Partai Republik di DPR membuang-buang waktu yang berharga dengan proposal tidak serius yang ditolak oleh anggota kedua partai," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre dalam pernyataannya.

Pendanaan pemerintah federal berakhir pada Jumat (17/11) tengah malam. Jika tak tercapai perjanjian pada tanggal 17 November, maka negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini akan segera menghentikan pemberian gaji bag 1,5 juta pegawai pemerintah, sebagian besar fasilitas federal termasuk taman nasional akan ditutup, dan sektor-sektor seperti perjalanan udara mungkin terpaksa melambat.

Terakhir kali menghadapi tenggat waktu pendanaan pada akhir September lalu, Kongres terjerumus ke dalam kekacauan, dengan tersingkirnya pendahulu Johnson, Kevin McCarthy, oleh anggota partainya sendiri. AFP/I-1