Pemerintah AS Kembali Hadapi Risiko 'Shutdown'

WASHINGTON DC - Kurang dari dua bulan sejak pemerintah federal Amerika Serikat (AS) nyaris kehabisan dana, Kongres yang terpecah belah sekali lagi menghadapi tenggat waktu yang ketat untuk menyetujui anggaran baru yang akan habis dalam tempo seminggu lagi.

Baik Senat yang dikuasai Partai Demokrat maupun Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik, hingga saat ini belum meloloskan rancangan undang-undang untuk memperpanjang pendanaan pemerintah, yang akan berakhir pada Jumat (17/11)tengah malam pekan depan.

Tanpa adanya perjanjian pada tanggal 17 November nanti, negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini akan segera menghentikan pemerintahan yang berarti 1,5 juta pegawai pemerintah akan kehilangan gaji, sebagian besar fasilitas federal termasuk taman nasional akan ditutup, dan sektor-sektor seperti perjalanan udara mungkin terpaksa harus melambat.

Sebagian besar pejabat terpilih di kedua kubu berharap untuk menghindari hasil yang sangat tidak populer yang kerap disebut sebagaishutdown(penutupan pemerintah) ini.

Terakhir kali Kongres menghadapi tenggat waktu pendanaan, pada akhir September ketika Kongres mengalami kekacauan. Sekutu Partai Republik dari mantan Presiden Donald Trump, yang marah karena kepemimpinan mereka mencapai kesepakatan dengan Presiden Demokrat, Joe Biden, untuk menambah pendanaan, berhasil menggulingkan Ketua DPR, Kevin McCarthy.

Pemecatan McCarthy membuat majelis rendah lumpuh selama hampir tiga pekan, sementara Partai Republik berjuang untuk menemukan pemimpin baru, bahkan ketika peristiwa global seperti serangan mematikan Hamas terhadap Israel dan perang di Ukraina, mendorong seruan agar Kongres mengambil tindakan cepat.

Partai tersebut akhirnya memilih Mike Johnson sebagai ketua barunya, seorang anggota perwakilan yang kurang dikenal dari Louisiana dengan pengalaman kepemimpinan yang terbatas. Hingga berita ini ditulis pada Jumat (10/11), Johnson belum secara eksplisit menyatakan bagaimana dia bermaksud menghindarishutdownitu.

Seimbangkan Tuntutan

Seperti pendahulunya, Johnson akan menghadapi tindakan yang rumit, menyeimbangkan tuntutan sekelompok kecil namun berpengaruh dari Partai Republik garis keras yang menginginkan pengetatan fiskal yang ketat, dengan tuntutan Partai Demokrat yang mengendalikan Senat.

"Satu-satunya cara kita menghindari penutupan pemerintahan adalah melalui kerja sama bipartisan, seperti yang terjadi pada September lalu dan akan terjadi di masa depan," kata pemimpin mayoritas Senat AS dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, pada Kamis (9/11).

Washington DC sekarang sangat paham dengan pertikaian di menit-menit terakhir mengenai pendanaan ini, dan sering kali menemukan kompromi sebelum tenggat waktu, atau segera setelahnya. Faktanya, perwakilan Partai Republik yang meluncurkan kampanye untuk menggulingkan McCarthy, menyebut perjanjian September sebagai keputusan terakhirnya.

Pada Juni, AS berpacu dengan waktu untuk menaikkan batas pinjaman negaranya, sehingga menimbulkan risiko gagal bayar utang Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara ketua DPR saat itu, McCarthy, dan Gedung Putih, apa yang disebut sebagai batas utang tidak akan tercapai lagi sampai pemilu November 2024 selesai dilangsungkan.AFP/I-1