PUPR Sebut IKN Pekerjaan Super Prioritas

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyatakan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan pekerjaan super prioritas sehingga merupakan tugas bersama untuk menyukseskannya.

"IKN ini super prioritas, saya rasa kembali lagi ini bukan hanya tugas kami tetapi juga tugas kita semua dengan beberapa segmen apapun yang kita lakukan untuk mensukseskan pembangunan IKN ini," ujar Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Ditjen Cipta Karya Rozali Indra Saputra dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pembangunan IKN sebagai pekerjaan yang super prioritas sehingga target pelaksanaannya tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan Peraturan Presiden (Perpres) 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN.

Untuk teknologi dan inovasi memang diterapkan dalam proyek IKN tidak hanya dalam bekerja dan membangun, namun juga nanti hasilnya mengandung suatu inovasi serta teknologi. Salah satu inovasi dan teknologi yang diimplementasikan adalah dengan penggunaan BIM (Building Information Modelling).

Pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara juga mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan tenaga kerja serta material lokal. "Terkait penggunaan produk dalam negeri, kita upayakan semua tenaga kerja dalam pembangunan IKN adalah orang Indonesia, produknya dari orang Indonesia, dibuat orang Indonesia, dan sebagainya," kata Rozali Indra Saputra.

Sedangkan terkait dengan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, ada tiga poin yakni menjaga kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. IKN Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.

Dibangun dengan identitas nasional, IKN mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat tr ansformasi ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengusulkan program pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga IKN kepada Presiden Joko Widodo dalam rangka penguatan eksistensi IKN tersebut.