Indonesia Bangun Infrastruktur Digital Andal di IKN

JAKARTA - Pemerintah menghadirkan infrastruktur digital yang andal dalam mendukung Ibu Kota Nusatara (IKN) yang saat ini tengah dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan penyediaan pusat data nasional (PDN).

"Kami hadir mendukung IKN dengan menyiapkan infrastruktur digital, mulai dari menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penyediaan pusat data nasional," kata Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Septriana Tangkary, dalam diskusi daring yang diikuti dari Jakarta, Selasa (7/11).

Seperti dikutip dari Antara, Septri mengatakan dalam hal penguatan SPBE, Kementerian Kominfo berperan dalam konsolidasi semua layanan publik yang ada di pemerintahan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah agar nantinya layanan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Menurut Septri, saat ini dalam layanan publik yang dihadirkan pemerintah tercatat ada sebanyak 2.700 pusat data dan 24.000 aplikasi yang tak semuanya bisa dikenal dan diakses oleh publik.

Agar layanan-layanan yang belum dikenal publik itu bisa lebih efektif memberikan pelayanan, khususnya di IKN, Kementerian Kominfo mengambil peran mendukung integrasi pusat data dan aplikasi-aplikasi tersebut.

"Kami menyiapkan terobosan untuk mewujudkan layanan prima kepada masyarakat di IKN melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah lewat SPBE itu," kata Septri.

Selanjutnya, peran Kementerian Kominfo lainnya dalam hal penyediaan infrastruktur digital andal yang berguna untuk mendukung tata kelola pintar di IKN ialah menghadirkan PDN. Menurut dia, PDN merupakan proyek infrastruktur digital dengan skala nasional yang telah disiapkan sejak 2020.

Saat ini, PDN yang sudah memasuki masa pembangunan fisik ialah PDN Cikarang, Jawa Barat, yang diharapkan bisa rampung pada Oktober 2024. PDN Batam di Kepulauan Riau saat ini tengah memasuki proses tender dan diharapkan bisa rampung di 2025.

Menguatkan Layanan

Sementara itu, PDN di IKN masih dalam perencanaan, namun dipastikan tetap akan ada sehingga dapat menguatkan layanan bagi masyarakat di IKN ketika dioperasikan.

"PDN ini nantinya digunakan untuk peningkatan sistem elektronik dan komponen lainnya. Untuk penyimpanan dan pemulihan data, serta akan digunakan secara bagi pakai untuk instansi pusat dan daerah guna mendukung pelayanan lebih baik," kata Septri.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengusulkan program pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka penguatan eksistensi IKN tersebut.

"Saat kunjungan minggu lalu, Presiden Jokowi memanggil saya. Kami satu mobil dan berdiskusi. Saya sampaikan usulan itu," katanya di Samarinda, Senin.

Sebagai zona penyangga IKN, kata dia, seharusnya dilakukan penguatan, baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, maupun sosial agar pembangunan tidak hanya berjalan cepat di dalam IKN, tetapi tidak maksimal di luar IKN.

Demikian halnya dengan rencana pengembangan investasi yang semestinya tidak hanya fokus untuk IKN, tetapi akan lebih baik bila diarahkan ke area zona penyangga.

"Hampir satu jam dengan Presiden, saya cerita soal itu. Presiden sangat tertarik untuk mendorong daerah-daerah buffer zone (zona penyangga) itu. Betul itu Pak Akmal," kata dia menirukan Presiden Jokowi.