Integrasi Antarmoda Jabodetabek Terus Dimatangkan

JAKARTA - Masyarakat Jabodetabek ke depannya bakal terus dimanjakan dalam beraktivitas karena tengah dimatangkan integrasi antarmoda untuk memudahkan warga. Integrasi disiapkan PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan lintas raya terpadu (light rail transit/LRT) dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

"Sekarang masih dalam proses diskusi untuk membahas mengenai integrasi antarmoda wilayah Jabodetabek," kata Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, di Jakarta Pusat, Rabu (1/11). Tuhiyat menjelaskan, nantinya skema rencana tersebut juga akan didiskusikan dengan Kementerian Perhubungan.

Dia menjelaskan, penyatuan transportasi publik meliputi integrasi manajemen, fisik, layanan, merek (branding), sistem pembayaran (payment system) dan basis data (database). Kelak diharapkan sinergi integritas ini akan menciptakan ekonomi murah, mengurangi kemacetan, hingga membangun sistem kota teratur.

Tuhiyat memberi contoh di Dukuh Atas maupun CSW. Simpul-simpul ini dijadikan titik strategis untuk bisa menghubungkan antarmoda. Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farchad Mahfud, menambahkan kelak Pemerintah Provinsi Jakarta dan pemerintah pusat akan terus bekerja sama membahas realisasi rencana tersebut.

Dia berharap integrasi antarmoda transportasi publik ini mampu menjangkau seluruh wilayah Jakarta sehingga bisa menarik orang untuk menggunakan fasilitas publik tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta merupakan keputusan politik, bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.

Peletakan batu pertama pembangunan MRT terjadi tahun 2013 saat Jokowi masih menjadi Gubernur Jakarta.

Hak Penamaan

Selanjutnya, MRT membidik enam stasiun untuk memiliki penjualan hak penamaan (naming rights) di halte bus bekerja sama dengan pihak ketiga berkontrak hingga 10 tahun. "Untuk bisa meningkatkan pendapatan nontiket, ada enam stasiun yang masih tersedia potensinya," jelas Farchad Mahfud.

Farchad menyebutkan keenam stasiun MRT tersebut adalah Cipete Raya, Blok A, Haji Nawi, Senayan, Bendungan Hilir, dan Bundaran HI. Kelak direncanakan MRT Fase 2 Bundaran HI-Kota yang ditargetkan beroperasi 2027. Di sini juga terbuka kepada merek perusahaan yang berminat memiliki hak penamaan.

"Stasiun Fase dua, akan dimulai untuk jajaki dengan berbagai merek perusahaan yang berminat menampilkan pengalaman di lokasi tersebut," jelasnya. Menurutnya, hak penamaan ini bisa memberikan kesempatan merek perusahaan yang menargetkan karakter penumpang transportasi publik: mendahulukan waktu, jalan kaki hingga gaya hidup sehat.

Saat ditanyakan nilai kontraknya setiap stasiun, dia menegaskan, setiap lokasi memiliki karakteristik berbeda-beda. Juga, ada beragam durasi kontrak mulai dari lima hingga 10 tahun. "Saya kira nilai kontrak berbeda-beda. Ada yang kerja sama sebelum maupun setelah pandemi," katanya.

Dia mencontohkan, stasiun MRT yang memiliki angka keterangkutan (ridership) tinggi seperti Bundaran HI, Lebak Bulus, Blok M, dan Fatmawati yang kurasi antarstasiunnya tak bisa dipukul rata. Hal itu lantaran bisa mempengaruhi ketertarikan merek perusahaan untuk bekerja sama, sehingga prinsip yang ditegaskan yakni kemampuan membayar.

"Hak penamaan ini sebetulnya secara komersial bersifat konfidensial. Tapi kita sampaikan penyesuaian tidak bisa dipukul rata," katanya. Investasi untuk proyek MRT Jakarta (MRTJ) Fase 2 hingga 2029 diproyeksikan mencapai 25,3 triliun. wid/G-1