Pengembangan UMKM Butuh Sinergi 'Stakeholder'

JAKARTA - Pemerintah mendorong sinergi semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama memajukan desa dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Mari kita secara bersama-sama secara bersinergi untuk memajukan desa dan UMKM. Yang kita bangun adalah suatu ekosistem yang memungkinkan desa maju, BUMDes mandiri," kata Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sudarto, dalam Seminar Nasional Peningkatan Kewirausahaan dan Inovasi Perekonomian Desa di Indonesia yang diikuti virtual di Jakarta, Kamis (27/10).

Sudarto menuturkan sinergi dan kolaborasi terbukti dalam membantu mempertahankan inflasi Indonesia di sekitar 3 persen. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan terkait saling bekerja sama dan berkoordinasi sehingga Indonesia mampu mengendalikan inflasi di tengah perekonomian dunia yang bergejolak.

Menurutnya, inflasi bukan sekadar urusan bank sentral, melainkan juga menjadi urusan bersama lintas pemangku kepentingan. Salah satu bentuk sinergi yang dilakukan adalah Kementerian Dalam Negeri rutin mengadakan pertemuan dalam jaringan dengan seluruh kepala daerah setiap pekan untuk bersinergi mengendalikan inflasi.

Sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan masyarakat juga terbukti menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Sudarto menuturkan Indonesia menjadi salah satu negara yang terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, dia menambahkan diperlukan cara-cara baru bagi pembangunan dan pengembangan lebih 74 juta desa dan lebih 62 juta UMKM di seluruh Indonesia.

Dia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi mengembangkan UMKM dan desa dan mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti aspek inovasi dan teknologi, pemasaran, sumber daya manusia, pembiayaan dan tata kelola dan kelembagaan, karena kemajuan UMKM dan desa akan berdampak pada pembangunan Indonesia.

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo, menegaskan pentingnya pembangunan wilayah perdesaan seperti yang diupayakan oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi).

"Pembangunan desa itu sangat penting, sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran," tutur Jokowi dalam Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi 2023 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9).

Menurut Jokowi, pemerintah menunjukkan komitmen pembangunan dengan memberikan dana desa yang sampai tahun 2023 berjumlah 539 triliun rupiah untuk 74.800 desa di seluruh Tanah Air.

Melalui distribusi dana desa tersebut, papar Jokowi, telah terbangun 326.000 kilometer jalan desa, 6.400 embung desa untuk mendukung irigasi, serta 14.000 pasar desa.

Hilirisasi Industri

Sementara itu, Deputi bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman, mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas UMKM dengan menyelenggarakan pelatihan dan membangun pabrik dalam rangka mendukung hilirisasi industri.

"Kami membuat pabrik supaya standarnya sama seperti di luar negeri. Kami latih juga kemampuannya," kata Hanung di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hanung menjelaskan dalam jangka pendek, pemerintah telah meningkatkan hilirisasi pada sektor UMKM dengan ekosistem yang sudah siap. Hanung mencontohkan industri furnitur di Jawa Tengah.

Ekosistem UMKM tersebut, lanjut Hanung, sudah terbentuk meskipun memiliki pabrik yang sederhana dan keterampilan pekerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah memberi bantuan melalui pembangunan pabrik dan pelatihan keterampilan.