RI Desak DK PBB Segera Hentikan Perang di Gaza

NEW YORK - Indonesia, pada Selasa (24/10), mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, mengatakan setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari Dewan Keamanan PBB berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza.

"Saya ingin mengingatkan, Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang," kata Menlu Retno dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah yang diselenggarakan di New York.

Menlu Retno mengatakan Dewan Keamanan tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif. Di saat yang sama, warga sipil disandera dan menghadapi ancaman nyawa.

Dia menambahkan, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas. "Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum Dewan Keamanan mengambil langkah?" tanya Menlu.

Retno menegaskan Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional untuk dilakukannya tindakan segera. Melalui OKI, Asean, dan pertemuan Asean-GCC, D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan.

Gencatan Senjata

Menlu mengatakan Indonesia mendesak segera dilakukannya tiga hal. Pertama, seruan bersama untuk genjatan senjata segera.

"Diam di tengah desingan peluru dan ledakan roket yang memekakkan telinga adalah sangat mengerikan. Dukungan mutlak terhadap salah satu pihak telah memicu penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas. Menjadi kewajiban kolektif kita untuk mengakhiri siklus kekerasan sebelum tereskalasi menjadi bencana kawasan dan global," kata Menlu.

Kedua, lanjutnya, memprioritaskan akses kemanusiaan. "Lebih dari dua juta nyawa warga Gaza terancam karena tidak adanya akses terhadap kebutuhan dasar. Konvoi bantuan kemanusiaan terkendala dan terancam oleh baku tembak. Dewan Keamanan harus segera mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan lancar serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional," ujarnya.

Ketiga, nilai-nilai kemanusiaan harus dikembalikan ke Dewan Keamanan. "Tolong gunakan kekuatan besar Anda untuk kemanusiaan," katanya.

"Dewan Keamanan memiliki kekuatan besar, dan dengan kekuatan besar maka tanggung jawab juga besar untuk mengatasi situasi di Gaza dan akar masalahnya, serta memastikan terwujudnya solusi dua-negara," tandas Menlu.

Sementara itu, konvoi bantuan kemanusiaan gelombang keempat memasuki Jalur Gaza lewat perbatasan Mesir-Gaza di Rafah pada Selasa.