RK2IK Diharapkan Dapat Berikan Dampak Positif dalam Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia

JAKARTA - Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RK2IK) diharapkan dapat meningkatkan integritas pasar karbon sehingga dapat memberikan dampak positif dalam pengendalian perubahan iklim Indonesia.

"Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) diharapkan dapat menjadi mekanisme untuk menjadikan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lebih efektif, efisien, inklusif, transparan, akuntabel, serta berkeadilan," terang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat meresmikan RK2IK, di Jakarta, Selasa (24/10).

Menurut siaran persnya, beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo telah membuka bursa karbon nasional di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi minat masyarakat yang tinggi terhadap perdagangan karbon, diresmikan RK2IK dalam rangka mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. RK2IK dibentuk bukan saja untuk memberikan layanan konsultasi terhadap NEK melainkan juga seluruh kegiatan penyelenggaraan NDC.

"Selain potensinya besar, penerapan NEK di Indonesia masih menemui sejumlah tantangan dalam implementasi penyelenggaraannya. Tantangan tersebut, antara lain masih diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak, perlunya penyiapan aturan turunan, dan pembuatan peta jalan implementasi yang lebih rinci," lanjut Siti.

"Untuk menjawab tantangan tersebut maka perlu dibentuk suatu kelembagaan yang sifatnya memberikan layanan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan NDC dan NEK, sebagai saranakolaborasi dan konsultasi iklim dan karbon untuk penyelenggaraan NDC dan NEK," jelasnya.

Pada peresmian tersebut, KLHK melakukan juga beberapa kegiatan lain seperti peluncuran skema krediting (crediting scheme) sertifikasi penurunan emisi (SPE) GRK Indonesia.

SPE adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau measurement, reporting and verification, serta tercatat dalam sistem registri nasional (SRN) pengendalian perubahan iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registri. Informasi dalam SRN dapat diakses oleh publik melalui https://srn.menlhk.go.id.

Sebagai tanda mekanisme kompetensi dalam verifikasi dan validasi penurunan emisi GRK yang akuntabel telah berjalan di Indonesia, dilakukan penyerahan sertifikat Lembaga Verifikasi/Validasi (LVV) GRK terpilih dari BSN / KAN kepada lembaga independen.

RK2IK mempunyai empat bidang layanan yaitu bidang NDC mitigasi perubahan iklim, bidang NEK, bidang SRN pengendalian perubahan iklim (PPI), dan bidang NDC adaptasi.

Untuk melakukan konsultasi ke RK2IK, masyarakat dapat mempelajari terlebih dahulu informasi yang tersedia di situs https://karbon.ditjenppi.org, di dalam situs tersebut masyarakat dapat mengakses ragam informasi mengenai NDC, NEK, dan daftar pertanyaan yang sering ditanyakan atau frequently asked questions (FAQ). Namun jika pertanyaan masyarakat terkait NDC dan NEK belum terjawab, dapat dilakukan konsultasi secara online melalui platform yang tersedia di website.

Jika diperlukan, masyarakat dapat melakukan reservasi untuk melakukan konsultasi langsung. Konsultasi langsung dapat dilakukan di Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Karbon Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta.

"Marilah kita jadikan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon ini sebagai titik awal untuk memperkuat aksi-aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia," katanya.

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam rangka pengendalian perubahan iklim, Kementerian LHK melalui program kampung iklim (Proklim) mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Melalui Proklim diharapkan upaya peningkatan ketahahan terhadap dampak negatif perubahan iklim sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK dapat dilakukan mulai dari tingkat tapak.

Dikatakan, Proklim bertransformasi menjadi program yang berbasis komunitas. Selama ini masyarakat mengenal Proklim sebagai program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi untuk mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim berbasis tapak/administratif.

Namun, kini Proklim bertransformasi menjadi program komunitas untuk iklim. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak. Dengan demikian Proklim tidak hanya mencakup aksi pengendalian perubahan iklim berbasis wilayah administrasi tetapi juga akan mencakup berbagai aksi yang dilakukan berbagai komunitas.

Kementerian LHK melalui Proklim mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Melalui Proklim diharapkan upaya peningkatan ketahahan terhadap dampak negatif perubahan iklim sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK dapat dilakukan mulai dari tingkat tapak.

"Kesadaran terhadap pentingnya upaya adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak melalui Proklim terlihat dari meningkatnya jumlah lokasi Proklim pada 2023 yang diregistrasi dalam SRN PPI yakni sebanyak 2.490 lokasi," ungkapnya.

Menteri LHK mengungkapkan jumlah lokasi yang diregistrasi meningkat 128 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yakni sebanyak 1.092 lokasi.

Proklim merupakan bagian dari komitmen dan kontribusi Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim global khususnya peran dari Non-Party Stakeholder (NPS.

Penghargaan Proklim 2023 terdiri dari 26 lokasi Proklim Lestari, 55 Proklim Utama penerima trophy, sertifikat dan insentif, 442 lokasi penerima Sertifikat Proklim Utama, 10 apresiasi Pembinaan Proklim Tingkat Provinsi, 55 apresiasi Pembinaan Proklim Kabupaten/Kota, 23 lembaga/dunia usaha penerima Apresiasi Pendukung Proklim.