KSP Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Miliki Perspektif HAM

JAKARTA - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus memiliki perspektif pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap setiap partisipan pesta demokrasi itu.

"Pemilu luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), aman dan damai, dengan berperspektif HAM merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (18/10).

Dalam Festival Hak Asasi Manusia 2023 di Singkawang, Kalimantan Barat, Jaleswari mengatakan penegakan HAM dengan pemilu berkaitan secara holistik. Pemenuhan HAM dalam pemilu, ujar dia, harus menjamin keselamatan para partisipan pemilu, baik itu pemilih hingga aparat yang bertugas selama pemilu.

Menurut dia, terdapat catatan kelam dari penyelenggaraan Pemilu 2019, yaitu adanya ratusan penyelenggara dan pengawas pemilu yang gugur akibat kelelahan dan berbagai sebab lainnya saat pelaksanaan pemilu. Selain itu, catatan kelam bertambah dengan adanya fenomena kampanye ujaran kebencian yang mengakibatkan polarisasi hingga perpecahan di kalangan masyarakat.

"Penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan para kontestan. Tidak perlu lagi terjadi perpecahan karena beda pilihan," kata dia. Ant/S-2