Menuju Kota Global, DKI Siapkan Fasilitas Mumpuni bagi Pelaku Bisnis

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gencar menyediakan fasilitas mumpuni bagi pelaku bisnis terkait dengan upaya menuju kota global.
"Kami tanya apa aspirasi para pelaku ekonomi global untuk tinggal di Jakarta. Ternyata adalah rumah dekat dengan kantor, sekolah internasional untuk anaknya, dan fasilitas taman dan lainnya," kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania di Jakarta, Jumat (13/10).

Aspirasi itu ia dapatkan ketika menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus ataufocus group discussion (FGD)yang salah satu pembicara Direktur Keuangan(Chief Financial Officer)salah satu perusahaan global.

Saat itu, kata dia, Direktur Keuangan tersebut menanyakan apakah boleh bekerja untuk Indonesia, tetapi tinggal di Singapura.

"Saya kira salah satu tantangannya betul sekali bagaimana kita bisa menyediakan fasilitas kota yang mampu menarik seluruh pelaku bisnis global untuk datang ke sini," ungkapnya.

Salah satu tantangan lainnya adalah dalam hal pertukaran informasi. Ia menyebut semua wilayah di Jakarta belum terlayani jaringan 5G.

"Kalau dibandingkan peta 5G antara Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Singapura maka Jakarta masih kecil," kata Atika.

Selain itu, ia mengatakan jumlah pengguna internet di Indonesia baru 12,41 juta penduduk padahal salah satu infrastruktur masa depan sebenarnya adalah internet serat optik.

Ia menyayangkan barang tersebut hanya berdasarkan permintaan pelanggan saja dan tidak dianggap sebagai barang publik.

"Tetapi barang ini tidak dianggap sebagai barang publik karena tidak dibelanjakan oleh APBD maupun APBN," kata dia.

Tantangan lainnya antara lain perlu adanya kebijakan, pembiayaan, serta integrasi moda transportasi nasional dan internasional untuk merangsang tumbuhnya perusahaan rintisan(unicorn).

Selain itu, perlunya pemenuhan akses pendidikan tinggi dan pembiayaan di bidang riset dan inovasi, perlunya tambahan daya tarik pariwisata (tourist attractions)dan fasilitas penunjang skala internasional, serta mendorong infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk menampung sekretariat organisasi internasional.

Atika mengungkapkan saat ini Bappeda DKI Jakarta tengah mendalami tantangan-tantangan tersebut untuk kemudian dikemas ke dalam kebijakan yang sesuai.

"Kami secara intens melakukan pendalaman terhadap masing-masing subjek agar bisa menemukan titik yang bisa kita alokasikan segera. Ada yang jangka panjang dan ada jangka pendek," kata Atika.