Cegah Konflik Horisontal, Polres Trenggalek Siaga Kamtibmas Antisipasi Kerusuhan Pesilat

Doc: ANTARA/HO - Humas Polres Trenggalek

Ket. Petugas gabungan saat melakukan langkah antisipatif potensi gangguan Kamtibmas di jalan raya Kota Trenggalek, Minggu (8/10/2023).

Trenggalek - Dalam upaya mencegah terjadinya konflik horisontal, jajaran Polres Trenggalek siaga kamtibmas antisipasi kerusuhan pesilat.

Jajaran Kepolisian Resort Trenggalek, Jawa Timur meningkatkan kesiagaan kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat) demi mengantisipasi terjadinya gesekan yang mengarah pada kerusuhan antar pesilat di daerah itu.

Langkah preventif itu dilakukan menyusul terjadinya bentrok antarkelompok pesilat di wilayah Kediri, demikian ungkap Kabagops Polres Trenggalek, AKP Suyono di Trenggalek, Senin.

"Sehingga diharapkan kondisi Kamtibmas di Kabupaten Trenggalek tetap kondusif dan aman," katanya.

Siaga satu itu dilakukan sebagai antisipasi buntut insiden pesilat di Kota Kediri.

Untuk memastikan Kamtibmas tetap kondusif, kepolisian bersama petugas gabungan melakukan peningkatan pengamanan di sejumlah titik yang dinilai memiliki kerawanan tinggi.

Siaga satu itu tidak hanya dilakukan ditingkat polres, melainkan juga di tingkat polsek jajaran. Dalam pelaksanaannya, petugas gabungan yang terdiri dari TNI-POLRI, Dishub hingga Satpol PP melakukan patroli skala besar di jalur yang dinilai rawan dan berpotensi memiliki gangguan Kamtibmas tinggi.

"Kami juga laksanakan penyekatan dan pemeriksaan Ranmor selektif prioritas. Kita mengedepankan preventif humanis," katanya.

Di lain sisi, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama Kamtibmas di Bumi Menak Sopal tetap kondusif.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak termakan kabar hoaks yang dikhawatirkan merebak di media sosial sehingga dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas.

Selain itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat kelompok pesilat agar menyerahkan sepenuhnya penegakan hukum insiden yang mengakibatkan warga Trenggalek itu meninggal dunia kepada pihak kepolisian.