Kota Bogor Bentuk Komite Sekolah

BOGOR - Dalam rangka penguatan atas Peratururan Mendikbudristek Nomor 75 Tahun 2016 guna mengoptimalkan pengembangan sistem pendidikan kepada para siswa, Kota Bogor membentuk Komite Sekolah. Hal itu ditetapkan melalui rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) mengenai Komite Sekolah.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Sabtu, mengatakan untuk menyusun Perwali Komite Sekolah, Pemerintah Kota mengadakan forum diskusi yang melibatkan guru, peneliti dan mahasiswa. "Diskusi rancangan sudah dimulai oleh Disdik melibatkan perwakilan komite sekolah SD hingga SMP. Ada juga dari mahasiswa dan peneliti," kata Bima Arya.

Bima berpandangan bahwa dalam membangun sistem pendidikan yang perlu dimiliki adalah kepintaran, hati nurani dan komunikasi yang efektif dengan semua pihak. FGD ini, kata Bima Arya, membuka mata semua bahwa bukan hanya tentang Perwali. Namun, lebih dari itu sebagai upaya untuk terus bergerak membangun dan memperbaiki sistem pendidikan yang karut-marut.

"Semoga upaya ini bukan hanya memberikan dampak di Kota Bogor, tapi bisa menjadi model di tempat lain," ujarnya. Bima menyampaikan, masukan yang disampaikan para peserta yang hadir mulai dari aturan yang ada di Permendikbudristek, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan yang tidak boleh dilakukan sesuai aturan, alokasi anggaran, dan sumbangan.

Masukan itu disampaikan mahasiswa, perwakilan komite sekolah dan akademisi dalam penyusunan program sekolah serta penganggaran, keterbukaan laporan dan transparansi penggunaan anggaran, komite harus belajar memahami aturan yang ada dan sebagainya.

Forum diskusi oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dihadiri oleh Wali Kota Bigor Bima Arya, perwakilan Forkompinda, para komite sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) juga peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) kemudian, pengawas sekolah, aktivis mahasiswa, LBH, kepala sekolah, guru serta dekan dari perwakilan universitas di Kota Bogor.

Bima Arya menyatakan, masukan-masukan yang disampaikan oleh para peserta ini agar semuanya didengar dan dikaji lebih dalam secara bersama-sama untuk penguatan dari aturan Permendikbud Ristek. "Saya titip coba ke depan kita buat pendampingan dengan ICW, mahasiswa, dosen, kelompok kajian, studi dan sebagainya untuk terus mengawal program sekolah," katanya.

Rombak Pejabat

Sementara itu, kalau Kota Bogor sedang sibuk menyusun Perwali, beda lagi dengan Kabupaten Bogor. Kabupaten itu tengah merombak susunan pejabat. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, kembali merombak susunan pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kali ini sebanyak 86 pejabat eselon III dan IV dirotasi.

"Kami melantik 86 pejabat. Secara bertahap kami lakukan untuk mengisi jabatan kosong," kata Iwan usai pelantikan di Sekretariat Daerah Cibinong, Bogor. Menurut dia, proses rotasi mutasi masih akan terus berjalan mengingat jabatan tingkat tersebut masih banyak belum terisi.

Iwan berharap pelantikan tersebut membuat para pejabat bisa lebih maksimal bekerja.
"Tentu kami harapkan semua bekerja dengan baik. Bekerjalah secara maksimal agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik," kata Iwan. Pada 19 September 2023 lalu Iwan melantik 94 pejabat eselon III dan IV.