Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemprov DKI Perlu Bantu Bayar Ijazah

12 Kamis, 05 Okt 2023, 05:23 WIB | Oleh:
Pemprov DKI Perlu Bantu Bayar Ijazah Pemprov DKI Perlu Bantu Bayar Ijazah Doc: ISTIMEWA
Ket. Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Jhonny Simanjuntak

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakartadiminta membantu membayar ijazah para siswa yang ditahan sekolah swasta. "Untuk mengambil ijazah memang ada biayanya. Maka, Pemprov harus membayar kepada sekolah swasta," pinta Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta,Jhonny Simanjuntak, Rabu (4/10).

Jhonny menuturkan Pemprov harus bergerak cepat dengan memanggil seluruh sekolah yang menahan ijazah. Dia menyayangkan keluarga kurang mampu yang menyekolahkan anakdi sekolah swasta, ternyata setelah lulus, ijazah anaknyaditahan. Ini menghambat orang mencari pekerjaan.

"Untuk anak penjual nasi uduk, anak pengemudiojol atau pegawai rendahan, apalagi korban PHK karena Covid-19, masa negara tidak mau membantu," katanya.

Jhonny menyebutkan sejumlah sekolah yang menahan ijazah, salah satunya berada di Jakarta Utara. Dia mengaku telah menerima laporan ada 165 ijazah yang ditahan.

Padahal, ini sudah menjadi konsekuensi wajib belajar 12 tahun. Dengan begitu, masalah demikian menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membantu masyarakat mengambil ijazah agar bisa untuk mencari pekerjaan. Dia berharap Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, mau menuntaskan persoalan tersebut.

"Tanpa ijazah, akhirnya lulusan menjadi pengangguran. Itulah yang dikatakan ini karena kemiskinan struktural. Warga tidak bisa mengakses program Pemprov Jakarta," tuturnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta menelusuri sekolah terkait laporan penahanan ijazah di sekolah swasta karena belum melunasi pembayaran. "Kami sudah mendata. Sekarang dalam proses memverifikasi dan mengecek kebijakannya. Status anak juga dicek kemampuannya. Prosesnya perlu waktu untuk mencari data," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Purwosusilo.

Dinas Pendidikan terus menelusuri lebih dalam alasan sekolah menahan ijazah siswa yang sudah lulus. Menurut Purwosusilo, penahanan ijazah di sekolah swasta kemungkinan disebabkan kondisi ekonomi keluarga karena terdampak pandemi.

Jika ditemukan pelajar yang masih memiliki tunggakan pembayaran sekolah, Disdik akan mengonfirmasi alasan tunggakan, juga perlu dicari jenis tunggakannya. Sebaiknya segera dilunasi, tidak sekadar mengonfirmasi. Sebab yang diperlukan adalah pelunasan agar ijazah dapat diambil, bukan konfirmasi belaka. ν Ant/G-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta

Apa Makna Penghargaan Anindhita Wistara?

44 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
Apa Makna Penghargaan Anind...
Megapolitan
Kebakaran di Kebayoran Baru...

Harga Cabai Rawit Rp103.500/Kg, Telur Ayam Rp28.900/Kg

47 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp103.500...

500 Anak-anak Terlibat di dalam LAS

53 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
500 Anak-anak Terlibat di d...
Ekonomi
Diusianya Ke-75, Sido Muncu...
Nasional
Terkait Penyadapan, Kapolri...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.