Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Capai 21,8 Persen

MANOKWARI - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi anggaran pembangunan klaster infrastruktur dan non infrastruktur pada Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2023 mencapai 21,8 persen atau 6,4 triliun rupiah dari total pagu sebanyak 29,4 triliun rupiah.

"Belanja proyek strategis nasional IKN sampai dengan 31 Agustus 2023 sudah terealisasi 21,8 persen," kata Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Ludiro saat konferensi pers di Manokwari, Papua Barat, akhir pekan kemarin.

Ia merinci realisasi belanja klaster infrastruktur IKN tercatat 4,7 triliun rupiah dari pagu sebesar 26,5 triliun rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan Istana Negara dan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan permukiman (tower rumah susun aparatur sipil negara dan hankam), dan jalan tol IKN.

Kemudian duplikasi Pulau Balang bentang pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir Sungai Sepaku, serta pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Sanggai, Pamaluan, dan Tengin.

"Kalau klaster infrastruktur sebagian besar penanggungjawabnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," jelas Ludiro.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan non klaster infrastruktur IKN dengan pagu sebesar 3 triliun untuk kegiatan seperti koordinasi dan persiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ibu kota negara, dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga.

Selain itu anggaran non klaster infrastruktur diperuntukkan kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengaman Polri, serta operasional Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN). "Realisasi belanja non klaster infrastruktur IKN tahun 2023 sebanyak Rp1,6 triliun dari total pagu. Non infrastruktur tersebar di beberapa kementerian/lembaga," tutur Ludiro.

Ia menerangkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN di Sepaku, Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2022 hingga 2024 mencapai 75,5 triliun rupiah.

Total anggaran tersebut terdiri dari realisasi APBN 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah, kemudian mengalami peningkatan alokasi pada APBN 2023 menjadi 29,4 triliun rupiah, dan RAPBN 2024 sebesar 40,6 triliun rupiah.

"Tahun 2024 dianggarkan 40,6 triliun rupiah karena rencananya sudah mulai beroperasi meski belum sepenuhnya. Tetapi, tahun 2024 itu sebagian pegawai pemerintahan sudah mulai berkantor di IKN," kata Ludiro.

Sebelumnya, Otorita IKN melalui Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana mengungkapkan pengelolaan gedung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengutamakan empat aspek yakni keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan bagi para penghuni dan tenaga kerjanya.

"Kita mengelola sebuah konsep kota yang baru ada di Indonesia yang mana tidak hanya modern namun juga smart dan green. Kami mengutamakan empat aspek utama dalam pengelolaan gedung di IKN yakni keselamatan, keamanan, kenyamanan serta keberlanjutan," ujar Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Desiderius Viby Indrayana.